Evaluasi Serapan Anggaran Buteng, DPRD Panggil SKPD – Butonpos
Suara Buton Tengah

Evaluasi Serapan Anggaran Buteng, DPRD Panggil SKPD

suasana rapat pembahasan serapan anggaran

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Untuk mengetahui sampai sejauh mana serapan anggaran di setiap SKPD menjelang akhir triwulan kedua 2017, DPRD Kabupaten Buton Tengah (Buteng) memanggil para Kepala SKPD memaparkan realisasi anggarannya dalam rapat gabungan komisi di kantor DPRD, Senin (19/6).

Rapat evaluasi tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Buteng, Adam didampingi dua wakilnya Muthalib dan Dani, sementara dari pihak Pemkab Buteng dipimpin Asisten I, La saripi mewakili Sekretaris Kabupaten (Sekab), La ode Hasimin.

Setelah semua SKPD memaparkan pagu anggaran masing-masing beserta realisasi belanja langsung maupun tidak langsung, DPRD berkesimpulan sebagian besar SKPD serapan anggarannya masih dibawah 10 persen.

Alasan yang didapatkan DPRD terkait masih minimnya realisasi anggaran tersebut, disebabkan carut marutnya beberapa kali pelantikan yang baru satu atau dua bulan terjadi mutasi lagi, sehingga Kepala SKPD takut mengambil resiko menandatangani pencairan anggaran.

“Melihat serapan anggaran SKPD yang rata-rata masih dibawah 10 persen, kita cukup prihatin. Kita harus tahu, apa akar permasalahannya sehingga sampai seperti ini. Padahal daerah lain sudah 50 persen, kita di Buteng masih dibawah 10 persen,” ungkap anggota DPRD Tamsil saat memberikan tanggapan.

Legislator PDIP ini menambahkan, berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan pihaknya di Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini, bila mengikuti aluran kas keuangan idealnya realisasi anggaran sudah mencapai 50 persen per Juni 2017.

“Kalau serapan anggaran ini tidak bisa dikejar sesuai target pada triwulan ketiga nanti, sudah pasti akan mempengaruhi alokasi dana yang akan dikucurkan pemerintah pusat pada Kabupaten Buteng 2018 nanti,” tandasnya.

Ditambahkan legislator PAN H Hasiri, akibat rendahnya serapan anggaran ini Mei lalu Kabupaten Buteng telah didenda Rp 1,6 miliar dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan triwulan ketiga nanti tidak didenda lagi, supaya DAU kita 2018 nanti tidak dikurangi. Dimana serapan anggaran ini tersumbat, maka harus diperbaiki supaya lancar,” harapnya.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top