23 Ribu Warga Mubar Belum Kantongi BPJS – Buton Pos
Suara Muna

23 Ribu Warga Mubar Belum Kantongi BPJS

LA ODE MAHAJAYA

BUTONPOS.COM, MUBAR – Dari 90 ribu jiwa penduduk Kabupaten Muna Barat (Mubar), Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat masih ada 23 ribu warga yang hingga kini belum memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mereka ini tersebar di seluruh wilayah dan mengharapkan adanya kartu jaminan kesehatan tersebut.

Kepala Dinkes Mubar, La Ode Mahajaya mengatakan, warga yang belum mengatongi kartu BPJS tersebut belum bisa dituntaskan tahun ini. Pasalnya, pemerintah kabupaten (Pemkab) baru bisa menganggarkan penerima BPJS sebanyak 10. 869 jiwa.

“Sebenarnya kuota yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan sudah mencapai 56 ribu jiwa. Tetapi sebagian besar mereka ini masuk tanggungan dari iuran APBN. Khusus APBD Mubar hanya menangani 10.869 jiwa dengan total anggaran per tahun kurang lebih Rp 3 miliar,” ungkapnya.

Kata dia, ada juga kuota dari provinsi untuk penerima BPJS sebanyak 1000 orang. Tetapi yang baru terealisasi sebanyak 605 jiwa. Sisahnya sementara dikejar, untuk bisa diselesaikan di 2018 mendatang. Dinkes akan memverifikasi ulang calon penerima jatah provinsi ini, karena ada yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta data ganda.

“Rencananya tahun depan kita minta tambah diprovinsi sebanyak 2.500 jiwa melalui program Bahteramas. Kalau untuk daerah kita sendiri belum bisa, sebab di APBD 2018 kita masih menganggarkan 10.869 jiwa itu. Anggaran kita tidak bisa memadai kalau dipaksakan penambahan,” katanya.

Mahajaya optimis, tahun 2019 nanti sisa 23 ribu jiwa itu bisa dituntaskan. Karena tahun 2018, daerah masih fokus pada pembangunan infrastruktur. Makanya ada keterbatasan anggaran. “Kalau mengacu data dari pak Sekda, masih ada sekitar 40 ribu jiwa yang belum ada BPJS. Kemungkinan mereka itu tambahan,” imbuhnya.

Sementara Plt Sekab Mubar, LM Husein Tali memastikan 5 tahun kedepan seluruh masyarakat Mubar akan dijaminkan kesehatannya melalui bantuan BPJS ini. Pemkab akan memprogramkan penuntasan pemberian kartu BPJS.

“Tahun pertama kita fokus dulu pada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Saat ini kalau kita berobat di RSUD masih harus membayar karena persoalan tenaga dan fasilitas. Tetapi kedepan Insha Allah sudah akan ditanggung dengan kartu jaminan kesehatan,” timpalnya.

Kekurangan tenaga dan fasilitas tersebut tentu daerah tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat ini lanjut Husein Tali, pihaknya akan menjajaki kerja sama dengan UGM dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga medis dalam hal ini dokter.

“Mudah-mudahan akhir tahun ini pengadaan tenaga medis sudah ada sehingga kita juga tidak kekurangan dokter spesialis,” tutupnya. (p5)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!