Akreditasi RSUD Buton Butuh Rp 5 Miliar, Pemkab Cuma Anggarkan Rp 200 Juta – Buton Pos
Suara Buton

Akreditasi RSUD Buton Butuh Rp 5 Miliar, Pemkab Cuma Anggarkan Rp 200 Juta

BUTONPOS.COM, BUTON – Supaya memenuhi syarat akreditasi pada Juni 2019 ini, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton membutuhkan anggaran Rp 5 miliar.

Direktur RSUD Buton, dr Ramli Code menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membenahi infrastruktur sesuai standar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengurusan izin lingkungan.

Dia menegaskan, jika pembenahan infrastruktur dan pengurusan izin lingkungan tidak dapat diselesaikan tahun depan, maka RSUD Buton dipastikan akan putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, BPJS hanya akan bekerja sama dengan rumah sakit yang terakreditasi.

“Syarat wajib akreditasi itu ada empat. Direkturnya harus tenaga medis atau dokter dan spesialis harus ada izin operasionalnya. Semua dokter, paramedis, perawat maupun bidannya harus ada STR. Juga harus ada izin lingkungan. Saat ini tinggal syarat izin lingkungannya yang belum ada. Kalau tiga syarat lainnya kita sudah penuhi dan memenuhi syarat akreditasi,” ujar Ramli Code.

Jadi belum terakreditasinya RSUD Buton hingga sekarang adalah karena belum memiliki izin lingkungan. Pihaknya berharap Pemkab Buton dapat memberi suntikan dana untuk mengurus segala kelengkapannya.

“Jika tidak, kami tak bisa berbuat apa-apa karena ini harus menggunakan APBD,” tandasnya.

Dikatakan Ramli Code, fasilitas yang ada di RSUD saat ini masih jauh dari standar akreditasi. Sementara desakan regulasi untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, ini bukan perkara mudah bagi Pemkab Buton yang memiliki keterbatasan PAD. Bagaimana tidak, hampir semua fisik RSUD Buton harus diubah total dengan jangka waktu yang tersisa hitungan bulan saja, ditambah lagi izin lingkungan yang belum terselesaikan.

Fisik RSUD Buton mulai dari pintu masuk UGD, selasar, lantai, kebersihan, wadah cuci tangan di setiap ruangan hingga masalah pencatatan, administrasi serta pengelolaan limbah belum tersedia.

“Tidak mudah bagi daerah yang seperti kita. Dimana kita masih terbatas PAD-nya. Di daerah yang besar. Karena memerlukan biaya yang besar. Fisik misalnya, kalau adik-adik lihat itu selasar kita. Selasar nama kita itu yang lorong-lorong. Tidak memenuhi syarat. Karena dia naik. Dia turun. Dia naik, dia turun. Terus yang kedua, keramiknya pakai keramik licin. Jadi kalau hujan itu licin. Itu tidak memenuhi syarat keamanan. Dan itu harus dibongkar,” urai Ramli saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Selain itu kata Ramli, tantangan menuju akreditasi lainnya yang paling prinsip adalah keterlibatan seluruh tenaga kerja di rumah sakit. Harus kompeten, mulai dari cleaning service sampai direktur harus mengerti sistem rumah sakit.

Misalnya kata dia, jika ada pasien pingsan, bukan cuma dokter dan perawat yang bisa tangani, cleaning service juga harus tahu. Begitu pun dengan masalah lainnya.

“Misalnya ada pasien yang pingsan. Itu bukan cuman dokter yang tau, bukan cuman perawat yang tau. Sampai cleaning service harus tau. Jadi kita harus latih,” terangnya mencontohkan.

Disisi lain, lanjut Ramli, kelebihan rumah sakit yang sudah terakreditasi, keamanan pasien dan petugas rumah sakit aman. Pasalnya, semua kegiatan harus dicatat dalam bentuk dokumen. Dari itu, kata dia, bukan persoalan mudah untuk mencapai akreditasi.

“Jadi kalau mau akreditasi itu bukan persolaan mudah,” ujarnya.

Kendati demikian, Ramli sangat optimis, akreditasi RSUD Buton dapat terwujud. Dari itu, ia mengharapkan dukungan dan doa, baik pemerintah maupun masyarakat. Pasalnya, jika ini tidak terwujud, masyarakat sangat dirugikan.

“Doakan saja. Optimis yah optimis, harus. Kalau tidak terakreditasi habis kita. Jadi kalau tidak terakreditasi, putus sama kita. Kasihan masyarakat. Masyarakat yang rugi. Jadi tanggung jawab bersama,” tutupnya.

Sementara itu, menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan (Kemenkes) ini, Pemkab Buton hanya menyiapkan anggaran Rp 200 juta untuk mendukung RSUD Buton agar dapat memperoleh sertifikat akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

“Kita sudah siapkan anggaran dari APBD 2019 untuk rumah sakit sekitar 200 juta. Hal ini kita lakukan supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton, Ahmad Mulia, ketika dikonfirmasi.

Sebagaimana hasil rapat terakhir bersama tim akreditasi, lanjutnya, masih ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Diantaranya izin lingkungan, izin alat pembakaran hasil limbah, pelayanan, dan sebagainya yang berkaitan dengan RSUD Buton.

“Khusus izin lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup siap membantu. Mudah-mudahan dengan anggaran yang belum maksimal, akreditasi rumah sakit kita bisa berjalan lancar,” pungkasnya. (sr/man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top