Amirul dan BPKP Kenalkan Aplikasi Siskeudes di Buteng – Buton Pos
Suara Buton Tengah

Amirul dan BPKP Kenalkan Aplikasi Siskeudes di Buteng

Atasi Kerumitan Laporan Keuangan Desa

BUTONPOS.COM, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), menggelar workshop implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan memperkenalkan aplikasi Sistem keuangan desa (Sikskeudes) versi 2.0 kepada para kepala desa (Kades) se-Buteng di Gedung Azzahra Lakudo, Selasa (19/3/2019).

Workshop yang dibuka Bupati Buteng H Samahuddin itu, diisi diskusi panel dengan menghadirkan nara sumber berkompeten, yakni anggota Komisi XI DPR-RI Dr Mz Amirul Tamim, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sultra Ir Hermanto MSi, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra Yan Setiadi Ak MBA, Kepala Bidang (Kabid) Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Dinas PMD Provinsi Sultra, Oni Idrus SP.

Diskusi panel tersebut dipandu langsung Plt Kadis PMD Buteng Armin selaku moderator. Masing-masing nara sumber diberikan tema sendiri untuk memaparkan materinya. Amirul mengangkat tema implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk kesejahteraan rakyat. Hermanto memaparkan kebijakan pemeriksaan dana desa. Yan Setiadi tentang pengawalan keuangan desa dengan Siskeudes. Oni Idrus membahas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Bupati Buteng H Samahuddin mengaku menyambut baik dan sangat mendukung workshop pengenalan aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini. Bahkan, ia berharap sistem ini segera diterapkan pemerintah desa di Kabupaten Buteng dalam mendukung tata kelola keuangan desa yang ideal melalui pelaporan yang akuntabel, transparan, dan berkualitas.

Dalam sambutannya saat membuka workshop tersebut, Samahuddin mengucapkan terima kasih kepada BPK Sultra, BPKP Perwakilan Sultra, Anggota Komisi XI DPR RI Amirul Tamim, dan Dinas PMD Sultra yang menghadiri langsung kegiatan workshop. Hal ini membuktikan jika desa begitu penting dan strategis dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah.

“Kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi rangkaian yang tak terpisahkan dari kegiatan sebelumnya, yakni sosialisasi pengawasan dan penandatanganan MoU dengan pihak Kepolisian terhadap pengawasan dana desa,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, bupati memberikan gambaran ringkas tentang Kabupaten Buteng yang memiliki 67 desa, 10 kelurahan, dan tujuh kecamatan. Dalam visi misinya menuju Buteng yang berkah (Bersih,
Sejahtera, Produktif, Agamis, dan Harmonis), dirinya meletakan pembangunan dari desa yang bersinergi dengan program pemerintah pusat yang membangun dari desa.

“Saya berharap kepada para Kades untuk mengikuti kegiatan workshop ini dengan baik agar pengelolaan dana desanya dapat dilaporkan dengan baik dan benar serta tepat, sehingga tidak ada desa di Buteng yang bermasalah dengan hukum,” pesannya.

Di tempat yang sama, Amirul Tamim mengatakan penggunaan aplikasi Siskeudes versi 2.0 merupakan rekomendasi Komisi XI DPR-RI kepada BPK untuk diterapkan dalam pelaporan sistem tata kelola keuangan desa. Pasalnya, aplikasi sebelumnya dianggap rumit oleh sebagian besar pemerintah desa di Indonesia.

“Setelah kami lakukan pengawasan selama ini, ternyata aplikasi pelaporan keuangan desa sebelumnya terlalu rumit bagi desa-desa dengan kapasitas trbatas. Apalagi, setiap tahunnya dana desa itu bertambah terus. Sehingga kami dari Komisi XI DPR RI merekomendasikan kepada BPK maupun BPKP untuk membuat aplikasi pertanggungjawaban laporan keuangan desa yang lebih mudah dan sederhana,” terang Amirul.

Mantan Walikota Baubau dua periode ini menambahkan, setelah aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini diterapkan di desa-desa, pihaknya akan melakukan evaluasi lagi sejauh mana keberhasilan penerapannya.

“Sekarang ini kita sudah masuk pada era digital, sehingga sistem aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini sangat tepat dipakai pemerintah desa dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desanya secara akuntabel dan transparan,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Sultra Yan Setiadi, mengatakan teknologi informasi dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0 akan membantu keakuratan dan kecepatan pelaporan keuangan desa. Sehingga meskipun laporan keuangan desa itu begitu banyak, dengan bantuan aplikasi Siskeudes versi 2.0 menjadi sederhana.

“Aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini tidak mempersulit, justru sangat menyederhanakan. Tantangannya, pemerintah desa harus mau belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi ini,” tandasnya.

Yan Setiadi menegaskan, jaringan internet tidak menjadi kendala dalam mengoperasikan aplikasi ini karena tidak harus online. Terpenting, aplikasinya bisa dijalankan kemudian hasilnya dilaporkan secara offline melalui flashdisk di kabupaten maupun provinsi.

Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para nara sumber dalam workshop tersebut, Pemkab Buteng memberikan cindera mata. Pemkab Buteng menilai, kehadiran langsung para ketua lembaga dan anggota DPR-RI merupakan bentuk perhatian khusus kepada Kabupaten Buteng sebagai daerah baru yang terus belajar dan ingin cepat maju.(uzi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top