Apdesi Buton Sebut Pemda tak Serius Tangani Pencairan Anggaran Desa – Buton Pos
Suara Buton

Apdesi Buton Sebut Pemda tak Serius Tangani Pencairan Anggaran Desa

para bendahara desa keletihan menunggu informasi pencairan anggaran desa di bank mandiri

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Rasa lelah dan letih nampak di wajah para kepala desa dan bendahara desa se Kabupaten Buton saat menunggu kejelasan pencairan anggaran desa di Bank Mandiri, Kota Baubau, Jumat (29/12/17) malam.

Sebagian dari mereka diketahui sudah menunggu sejak pagi hanya untuk menunggu pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dan dana Siltap.

Kondisi ini berawal dari tidak jelasnya informasi yang diperoleh pihak desa, bahwa kapan akan dicairkan anggaran tersebut. Sementara disisi lain, para kepala desa merasa kuatir, jika anggaran tidak segera dicairkan, maka akan menyebrang tahun.

Menanggapi situasi ini, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Buton, Suharman, menilai keterlambatan pencairan anggaran tersebut disebabkan karena ketidakseriusan Pemda dalam menangani Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurutnya, Pemda Buton kurang koordinasi dengan pihak Bank Mandiri yang dipercayakan sebagai bank yang mencairkan anggaran.

Harusnya, kata Suharman, pihak yang berwenang dalam hal ini BPKAD Buton menginformasikan lebih awal kepada kepala desa, agar mereka tidak terkatung-katung menunggu di bank.

Yang paling disayangkan Suharman, kejadian ini bukan hanya sekali, tetapi  sudah yang kesekian kalinya semenjak program DD dan ADD tersebut digulirkan ke desa  tahun 2105 lalu.

“Sebenarnya sangat disayangkan hal seperti ini terjadi, sejak adanya dana desa dari tahun 2015 sampai sekarang ini selalu terlambat. Sebenarnya persoalan keterlambatan ini semua kepala desa bisa memahami jika ada informasi awal bahwa ada keterlambatan. Sehingga teman-teman tidak menunggu dan berharap, apalagi jarak dari desa ke Bank Mandiri itu sangat jauh. Dan ini pelayanan daerah yang tidak serius menangani DD dan ADD,” keluh Suharman kepada butonpos.com di Kompleks Bank Mandiri Baubau, Jumat (29/12/17) malam.

Informasi awal dari BPKAD, kata kepala desa muda ini mengungkapkan, dari Rp 13 Miliar yang diajukan seluruh bendahara desa, hanya Rp 5 Miliar yang mampu dibayarkan.

“Rp 5 Miliar ini belum diketahui desa mana saja yang akan dapat. Dan sisanya nanti dibayarkan pada tanggal 3 Januari 2018,” terangnya.

Suharman menambahkan, pihaknya sudah komunikasi dengan Pemda, hanya saja tidak ada solusi.

Maka dengan itu para pengurus Apdesi bakal konsolidasi bersama Plt Bupati Buton, La Bakry untuk lebih lanjut mengevaluasi pihak Bank Mandiri dan kinerja BPKAD Kabupaten Buton.

“Kami akan ketemu dengan pak Plt Bupati Buton untuk membicarkan hal ini. Dan selalu alasan keterlambatan karena kekurangan kas. Ini persoalannya antara bank dan daerah tidak komunikasi yang baik,” pungkasnya.

Pihaknya juga sudah komunikasi dengan Bank Mandiri, tetapi selalu melontarkan alasan yang sama yakni terlambat SP2D dan tidak ada informasi dari daerah bahwa berapa desa yang akan dicairkan uangnya.

“Bank Mandiri perlu dievaluasi juga karena seharusnya sudah tiga tahun ini sudah cukup kontribusinya desa ke Bank Mandiri dalam hal proses perputaran uang termasuk gaji sudah disitu, ADD sudah disitu, seharusnya ada pelayanan khusus tidak seperti nasabah lain,” keluhnya lagi. (po4)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top