Badan Pertanahan Kabupaten Bombana Terbitkan 7.300 Sertifikat Tanah – Buton Pos
Suara Bombana

Badan Pertanahan Kabupaten Bombana Terbitkan 7.300 Sertifikat Tanah

Kepala Badan Pertanahan Bombana, LM Ruslan Emba meneken sejumlah sertifikasi tanah masyarakat untuk dibagikan dalam waktu dekan ini

BUTONPOS.COM, BOMBANA – Kerja keras Badan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam upaya menggenjot pensertifikasian tanah masyarakat akhirnya berbuah manis. Badan yang dikepalai LM Ruslan Emba ini mampu menerbitkan sekitar 7.300 sertifikat tanah dalam setahun.

Atas capaian itu menempatkan Bombana sebagai satu-satunya daerah di Sultra yang memenuhi target yang dibebankan Badan Pertanahan Provinsi Sultra. Bahkan capaian itu tergolong fantastik, sebab mampuh mengukir tujuh kali lipat dari capaian tahun lalu yang hanya menerbitkan sekitar seribuan lebih saja.

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bombana, LM Ruslan Emba, saat dikonfirmasi tidak menampik capaian tersebut. Meski torehan itu terbilang gemilang, namun tidak membuat pria ini untuk jumawa. Dia menegaskan, dirinya bersama bawahannya cuma menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan negara.

“Canangan ini memang target nasional dari Presiden Jokowi. Alhamdulilah apa yang ditargetkan pihak provinsi kepada Kabupaten Bombana terpenuhi. Dulu itu kan program ini namanya Prona, sekarang namanya menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disebut PTSL,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/1).

Rencana pembagian sertifikasi tanah itu dijadwal bulan ini. “Insya Allah Bulan ini. Mungkin juga pekan depan. Sebab kami lagi cari-cari waktu yang tepat untuk penyerahan sertifikat tersebut. Bisa jadi pembagiannya dengan berkunjung tiap desa, atau per kemacamatan. Saat ini kami lagi cari formulasi yang tepat,” paparnya.

Saat ditanya terkait upaya hingga mampu mencetak 7.300 sertifikat, Ruslan Emba mengatakan, cukup dengan strategi full atau totalitas. “Dulu kan dalam pensertifikasian tanah itu, dalam satu desa itu, kadang cuma beberapa tanah saja. Sekarang kami sisir secara totalitas. Jadi kadang satu desa itu capai 200 hingga 300 buah sertifikat,” jelasnya.

Dalam pembagian sertifikat tanah itu tidak ada pungutan biaya satu sen pun. “Ini cuma-cuma untuk masyarakat. Tidak ada pungutan biaya,” katanya.

Jika ada pungutan biaya dalam pembagian itu sambung Rusman, itu pelanggaran. “Sudah tidak ada pembiayaan untuk di Badan Pertanahan. Yang ada itu cuma pembiayaan di tingkat desa,” imbuhnya.

Pembiayaan di tingkat desa itu juga dipatok. Maksimalnya cuma Rp 350 ribu. “Untuk di wilayah Sultra itu maksimalnya Rp 350 ribu. Itu untuk biaya administrasi desa, transportasi aparat desa. Jadi tidak ada lagi yang masuk untuk pertanahan,” tukasnya. (dar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top