Bantuan Eks Pengungsi Maluku Segera Cair – Buton Pos
Metro Baubau

Bantuan Eks Pengungsi Maluku Segera Cair

Tim kuasa hukum, koordinator dari Maluku Utara dan Buton Selatan

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Setelah memenangkan sidang perkara di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, bantuan eks pengunsi Maluku yang akan diterima masyarakat di tiga Propinsi yakni, Propinsi Maluku, Maluku Utara dan Propinsi Sulawesi Tenggara tinggal menunggu pencairan.

Hal itu diungkap oleh tim kuasa hukum eks pengunsi Maluku dalam rapat koordinasi bersama perwakilan masyarakat eks pengungsi dari tiga provinsi di salah satu hotel di Kota Baubau, Sabtu (30/6) kemarin. Dalam rangka menghadapi proses eksekusi putusan pengadilan nomor perkara: 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.JKT.PST Jo No. 116/Pdt/2015/P.DKI Jo No. 1950 K/Pdt/2016.

La Ode Zulfikar Nur SH, salah satu tim kuasa hukum mengatakan, bantuan sosial yang akan dikucurkan pemerintah pusat tersebut berjumlah Rp 3,6 Triliun. Anggaran ini tinggal menunggu eksekusi dari Presiden RI, Menteri Sosial dan tiga gubernur dari masing-masing provinsi.

“Pada intinya, dalam amar putusannya itu adalah memerintahkan kepada Presiden, Menteri Sosial, Gubernur Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara untuk membayar bantuan kepada masyarakat di tiga provinsi sebanyak 210 ribu Kepala Keluarga (KK), terdiri atas 68 ribu KK dari Sultra, 90 ribu KK di Maluku dan sekitar 50 ribu KK di Maluku Utara.” terangnya.

Serta, lanjut La Ode Zulfikar Nur, akan memberikan bantuan Rp 18,5 juta per KK yang terdiri dari, Rp 15 juta bantuan rumah dan Rp 3,5 juta untuk bantuan kompensasi dengan catatan yang pernah menerima bantuan Rp 3,5 juta akan dikurangi.

“Pada prinsipnya rapat hari ini adalah ingin menyampaikan hasil putusan perkara terkait bantuan eks pengungsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Jadi, bunyi putusannya, kalau yang sudah menerima 3,5 juta maka tinggal mendapatkan 15 juta. Jadi, nilai secara keseluruhan sekitar 3,6 Triliun,” ujarnya.

“Untuk memenangkan perkara ini, melalui perjalanan panjang, kami dari tim kuasa hukum sudah memenangkannya langsung di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan telah diputus tanggal 19 Oktober 2017. Sebelumnya, kami juga telah memenangkan sidang pertama pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta dan di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2015.” akunya lagi.

Sementara itu kuasa hukum lainnya, La Ode Darmawan SH, mengatakan, informasi ini yang harus diketahui oleh warga masyarakat pengungsi, supaya tidak ada polemik di masyarakat karena perkara 1950 ini diperuntukkan kepada tiga wilayah. Pasalnya, selama ini polemik yang terjadi di lapangan terkait informasi bantuan ini selalu bergulir di masyarakat.

“Ini adalah koordinasi antara tim kuasa hukum warga masyarakat Maluku yang terlibat dalam sesi perkara itu. Jadi, intinya kita ingin menyampaikan kepada warga masyarakat yang bergabung dalam perkara ini bahwa putusan ini sudah ada, putusan 1950 yang dikeluarkan MA. Sehingga ini tinggal pada proses pelaksanaan eksekusi yang akan tim kuasa hukum melaksanakan di Jakarta nanti. Sesungguhnya bantuan ini tinggal menunggu instruksi dari tim kuasa hukum,” ulas La Ode Darmawan.

“Kalau untuk realisasinya kami belum bisa pastikan karena langkah selanjutnya kami dari tim kuasa hukum akan terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak terkait yakni presiden dan tiga gubernur,” sambungnya.

Adapun mekanisme penyaluran tersebut, sesuai dalam amar putusan MK bahwa yang akan menyalurkan adalah koordinasi antara Menteri Sosial, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara serta tiga perwakilan kelompok dari provinsi tersebut yang disebut dengan tim Panel.

“Kami dari tim hukum mengimbau kepada warga masyarakat pengungsi untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang sementara berjalan, sehingga fokus substansinya ini persoalan bantuan pengungsi informasinya ada pada sama tim kuasa hukum,” imbuhnya. (m2)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top