Bawaslu: Dua Kubu Capres Masih Saling Lapor – Buton Pos
Politik

Bawaslu: Dua Kubu Capres Masih Saling Lapor

BUTONPOS.COM, JAKARTA – Tren saling lapor sepertinya masih kerap dilakukan oleh masing-masing kubu para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kedua kubu seperti tidak bisa melihat kesalahan dari setiap kubu. Saling adu-mengadu terjadi layaknya tradisi yang melekat.

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf pada Selasa (13/11)
melaporkan dugaan pelanggaran kampanye terhadap pasangan Prabowo-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 dianggap melakukan mobilisasi anak berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya hari ini, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 KH Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu (14/11). Kiai Ma’ruf dianggap menyingung kaum penyandang disabilitas lewat pernyataannya saat berkampanye.

Melihat anomali jelang pemilu 2019 tersebut, Ketua Bawaslu RI, Abhan angkat bicara. Menurutnya Bawaslu sudah melakukan sosialisasi terkait waktu masuknya masa kampanye. “Kita sudah sampaikan ketentuan norma yang representasi 01 dan 02 hadir semua, itu bagian dari sosiliasi dan bagian pencegahan agar mematuhi regulasi sampai hari h pemungutan,” ujar Abhan saat ditemu Wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11).

Sampai hari ini kasus yang sudah dilaporkan oleh masing-masing tim pasangan calon belum mencapai putusan yang formal. Hanya berhenti di proses peringatan dan teguran. “Kalau Proses dan pengkajian itu tidak masuk ke tahap penyidikan ya berhenti, Penyamaan persepsi yang sudah dibangun dengan kasus yang dilaporkan ini kan diinamis, jika sudah masuk jelas maka dengan penyidik saja sudah cukup,” jelas Abhan.

Kendati demikian dirinya juga tidak menutup kemungkinan kalau setiap kasus telah terbukti dan mekanisme penanganan administratif telah dilakukan, maka sanksi berupa teguran tersebut akan ditindaklanjut. Abhan berharap kedepan tidak hanya sekedar forum tiga lembaga terkait yang diikutsertakan. Namun ia berharap bahwa surat perintah penyidikan dan surat perintah penuntutan ada di Bawaslu.

“Surat perintah penyidikan ada di institusi asal polri. Surat perintah penuntutan ada di kejaksaan dan ini belum ada di kami. berbeda dengan kpk, kewenangan penyidikan dan penuntutan di kpk, ini sisi kelemahan di Sentra Gakkumdu. Koordinasi administratif di kami, tapi untuk penyidikan dan penuntutan adanya di institusi masing,” paparnya.

“Jika form laporan ada di kami ada harapan jika kasus pidana ini mental kami masih punya kewenangan memriksa melalui proses administratif melalui adjudikasi. Kewenangan ada di kami, tapi bukan sanksi pidana. Minimal menjatuhkan sanksi peringata atau teguran keras atau tak bisa ikut tahapan kampanye berikutnya,” tukasnya.

Senada dengan Ketua nya, Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin pun mengatakan bahwa tren saling lapor ini sudah di prediksi. Hal ini terjadi seperti kasus tampang boyolali. “Dengan tim kampanye padahal sama-sama sering berkonsultasi, kami ingin datang ke mereka dan melakukan pencegahan seperti kasus-kasus yang terjadi dam tren laporan belakangan ini,” pungkasnya.

(ZEN/FIN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top