BPM PPTS Mubar Genjot PAD Melalui Izin Usaha – Buton Pos
Ragam

BPM PPTS Mubar Genjot PAD Melalui Izin Usaha

salimudin

BUTONPOS.COM, MUBAR – Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM PPTSP) Kabupaten Muna Barat (Mubar) berupaya mengejot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan penerbitan izin usaha kepada pada pedagang, utamanya bagi mereka yang sudah memiliki badan usaha.

Kabid Perencanaan, Pembinaan Iklim Promosi dan Pengendalian BPM PPTSP Mubar, Salimudin optimis, langkah yang dilakukan instansinya dalam menertibkan izin usaha dapat meningkatkan sumber PAD bagi daerah. Hanya saja perlu ada penguatan secara legalitas untuk memungut pajak dari para penjual yang sudah memiliki badan usaha tersebut.

“Makanya besok (hari ini, red) kita akan adakan sosialisasi tentang regulasi perizinan. Jika sudah ada regulasi itu, kita akan langsung wajibkan ijin untuk tempat-tempat usaha. Saya yakin kedepan PAD akan lebih meningkat kalau sudah ada pajak retribusi terhadap tempat-tempat usaha,”ungkapnya.

Salimudin menyebutkan, ada 6 kecamatan di Mubar yang belum memiliki izin usaha bagi pemilik badan usaha seperti warung-warung, diantaranya Tiworo Tengah, Tiworo Utara, Tiworo Kepulauan, Napano Kusambi, Tiworo Selatan dan Maginti. Kedepan pihaknya akan menjajaki para pemilik usaha itu untuk dimintai pembuatan izin.

“Rata-rata sebagian besar pedagang dari kecamatan itu belum memiliki izin usaha. Kita akan data ulang para penjual disana, termasuk usaha yang bergerak dibidang lain. Semua yang namanya jenis usaha harus mengantongi izin. Jika tidak, tentu akan ada sanksi, karena sudah diperkuat dengan peraturan daerah (Perda),” ujarnya.

Kata dia, tidak ada standar tertentu bagi pemilik usaha untuk dikeluarkan izin. Sebab, ini menyangkut legalitas dengan akses modal bagi usaha. Semua badan usaha baik skala kecil maupun besar wajib mengantongi izin usaha.

“Semua bentuk usaha baik kecil atau besar harus ada izin. Soal ketentuan pajaknya nanti tergantung skala usaha itu. Sebenarnya ini sangat menguntungkan bagi para pemilik usaha, karena akan mempermudah jalinan mitra dengan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lain,” tuturnya.

Terkait mekanisme untuk mendapat izin lanjut Salimudin, pemilik usaha biasanya mengajukan permohonan izin usaha yang ditujukan kepada BPM PPTSP. Kemudian pihak BPM PPTSP memproses izin itu. “Kalau ada yang berbadan usaha dalam bentuk CV, harus ada akta notaris. Untuk usaha perorangan cukup melampirkan KTP dan nama usaha,” jelasnya. (p5)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!