Bupati Buton Didesak Copot Kepala DPMD, Lantik Cakades Terpilih – Buton Pos
Suara Buton

Bupati Buton Didesak Copot Kepala DPMD, Lantik Cakades Terpilih

BUTONPOS.COM, BUTON – Bupati Buton, La Bakry, didesak segera mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), La Madi, kerena dianggap sebagai biang lahirnya masalah pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Kemudian, terhadap calon kepala desa (Cakades) terpilih baik di desa yang sudah maupun akan berakhir masa jabatan kepala desa (Kades) incumbentnya harus secepatnya dilantik.

Desakan terhadap La Bakry ini lahir dari sejumlah massa yang mengatasnamakan Persatuan Intelektual Cendekiawan dan Aktivis (Pica) Kepulauan Buton (Kepton) melalui unjuk rasa di Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin (18/3). Tak puas dengan hanya orasi, massa kemudian mengutus puluhan perwakilannya untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh DPRD Buton, di Aula Kantor Bupati Buton.

Dalam forum itu, salah seorang koordinator massa, Idrus Jumu, menyampaikan bahwa kedatang pihaknya kali ini bukan untuk bernegosiasi, melainkan atas beberapa tuntutan. Pertama, meminta Bupati Buton agar menyatakan sikap untuk memberhentikan Kepala DPMD dari jabatannya.

“Kami tidak mau berbicara SK (Bupati Buton No.) 225 (tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak), banding atau kasasi dan sebagainya itu. Karena itu bermula dari ketidak profesionalannya, ketidak jeliannya Kepala DPMD dalam menyikapi persoalan ini,” ujar Idrus Jumu.

Kedua, kepada Bupati Buton dengan tegas disampaikan agar secepatnya melakukan persiapan pelantikan Cakades terpilih baik terhdap desa yang sudah maupun akan berakhir masa jabatan Kades incumbentnya. Sebab, seperti di Desa Bonelalo, Togo Mangura, dan Wagari, Kecamatan Lasalimu, bukannya dilantik namun malah muncul usulan dari camat untuk mengangkat pelaksana tugas. Padahal, di ketiga desa tersebut masa jabatan Kades incumbentnya telah berakhir sejak Februari 2019 lalu dan sudah ada pula Cakades terpilihnya.

Begitu pula dengan Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, lanjut Idrus, pada 27 Maret 2019 ini akan berakhir lagi masa jabatan Kades incumbentnya. Menyusul dengan Kades-kades lain termasuk yang masuk dalam objek sengketa Pilkades serentak.

Untuk itu, pihaknya sekarang meminta ketegasan La Bakry agar menentukan sikap terhadap pelantikan Cakades terpilih tersebut sebagaimana yang sudah lebih dulu dilantik pada Desember 2018 lalu.

“Soal banding dan akan kasasi ke depan itu urusan Pemda. Jangan karena kelalaian Kepala Dinas DPMD dan pemerintah daerah sehingga kalah di PTUN, kemudian mengorbankan masyarakat yang sudah melakukan proses demokrasi,” ujarnya.

Menurut Idrus, lahirnya sengketa Pilkades serentak bukan karena atas proses demokrasi di desa. Akan tetapi, murni kelalaian pemerintah daerah sehingga yang digugat SK Bupati Buton No 225, bukan tahapan Pilkades itu sendiri. “Jadi bagaimana mungkin kesalahan orang lain dilegitimasi kepada yang lain,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Buton La Bakry menjelaskan, di PTUN Kendari tergugat pemerintah daerah kalah. Majelis hakim mengabulkan gugatan enam kades.

Namun, pihaknya tidak serta merta menerima kekalahan itu. Sebab masih ada upaya hukum lain. Proses banding kini tengah berlangsung di PT TUN Makassar, dan akan terus ditindak lanjuti hingga inkrah.

Oleh karena itu, lanjut La Bakry, proses hukum ini harus ditunggu sampai semua pihak menerimanya. Khusus enam desa yang masuk dalam pokok perkara Pilkades serentak, pihaknya tidak akan melakukan pelantikan sebelum ada putusan hukum tetap.

“Terhadap enam desa yang ada dalam pokok perkara ini tak bisa kita lakukan pelantikan. Kalau kita lakukan pelantikan, itu masalahnya akan berlipat ganda. Tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena itu bisa melanggar putusan pengadilan. Tentu adik-adik juga tidak ingin menjerumuskan saya ke dalam perbuatan yang salah melanggar hukum,” jelas La Bakry.

Tapi bagi desa-desa lain yang tidak masuk dalam pokok perkara, tetap akan dilantik begitu masa jabatan Kades incumbentnya berakhir.

“Desa-desa yang lain apabila berakhir masa jabatannya, tetap kita lantik. Tetapi yang enam ini, saya mohon adik-adik memahami. Kita negara hukum jadi harus patuh dan taat kepada hukum,” ujarnya.

Kemudian mengenai desakan pencopotan Kepala DPMD, La Madi, pihaknya akan segera melakukan evaluasi kajian kinerja melalui Baperjakat. Bila layak untuk dicopot, maka segera dilakukan.

“Saya menghargai, karena mungkin ini ketidak cermatan. Tapi saya juga tidak ingin dinilai semena-mena. Setelah ini Pak Sekda akan bentuk Baperjakat, kalau La Madi layak dicopot, maka kita copot dan kita carikan penggantinya,” ucapnya.

Jawaban La Bakry ini tidak memuaskan pengunjuk rasa. Forum ketika itu sempat diwarnai persitegangan. Namun kemudian berakhir dengan beberapan kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun. Di antaranya, desakan atas pencopotan Kepala DPMD dikembalikan ke pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dengan tidak melanggar peraturan proses pergantian jabatan.

Pemerintah daerah juga diharapkan mempercepat, percepatan proses banding kasus Pilkades serentak dengan harapan dapat memenangkannya.

Terkait dengan proses pelaksanaan pelantikan Cakades terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing desa, maka secepatnya dilantik sepanjang tidak dalam masalah.

Sementara mengenai enam desa yang dianggap bermasalah, DPRD Buton menyarankan pemerintah daerah agar bersurat secara resmi kepada Gubernu Sultra. Bila balasanya layak dilantik, maka wajib dilakukan dan begitu pula sebaliknya.

Terkait dengan surat resmi kepada gubernur ini harus dibarengi dengan konsultasi pemerintah daerah yang ditemani oleh DPRD Buton. (man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top