Bupati Perintahkan Inspektorat Audit Aliran Dana Akper Buton – Buton Pos
Suara Buton

Bupati Perintahkan Inspektorat Audit Aliran Dana Akper Buton

Plt Bupati Buton, Effendi Kalimuddin rapat bersama pengurus Akper Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Kamis (13/1)

BUTONPOS.COM, PASARWAJO — Plt Bupati Buton, Effendi Kalimuddin memerintahkan Inspektorat untuk segera melakukan audit terhadap aliran penggunaan keuangan Akademi Keperawatan (Akper) Buton.

Pemeriksaan ini buntut dari aduan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton yang mengaku sudah empat tahun tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola yayasan milik Pemda Buton tersebut.

“Sejak 4 September (2012) saya dilantik sampai dengan hari ini belum pernah menerima laporan dari Akper Buton. Itu yang saya tau, tidak tau sebelum itu,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Buton, Sumardin kepada sejumlah media di kantornya, Jumat (13/1).

Dijelaskan, kedudukan Akper Buton sederajat dengan UPTD lainnya seperti Puskesmas yang dinaungi Dinkes. Sehingga, aktivitas penyelenggaraannya wajib hukumnya untuk dilaporkan.

Kalaupun laporannya langsung dimasukan ke keuangan atau instansi lain yang berwenang, kata Sumardin, minimal harus ada tembusan yang masuk ke Dinkes. Namun hal ini sama sekali tidak dilakukan sejak empat tahun berturut-turut.

“Akper ini kan sama dengan Puskesmas, laporannya masuk dulu di Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan secara kolektif bersama-sama dengan UPTD-UPTD yang lain untuk disalurkan sesuai dengan tujuan daripada laporan. Tapi kalaupun sudah dimasukan ke Keuangan, ya minimal ada tembusanlah,” ucapnya.

Pada prinsipnya, Sumardi menginginkan pengelolaan Akper Buton dilakukan secara kondusif, profesional, agar bisa disandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya, supaya proses perkuliahan dapat berjalan sesuai harapan mahasiswa. Namun mengingat kondisinya sudah emergensi, sehingga tidak ada salahnya jika dibenahi.

Kendati demikian, upaya untuk melakukan evaluasi atau pergantian kepengurusan bukan menjadi kewenangan Sumardi. Melainkan Bupati Buton yang berhak atas itu.

“Intinya nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Kan tadi mau diaudit dulu, sekarang kita tinggal tunggu proses itu semua,” tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat yang dipimpin Plt Bupati Buton Effendi Kalimuddin bersama pihak Akper Buton dan Dinas Kesehatan serta Inspektorat, disepakati bahwa mekanisme pelaporan Akper Buton baik mengenai administrasi maupun keuangan harus dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Effendi Kalimuddin juga memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit aliran dana dan administrasi Akper Buton sejak beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Direktur Akper Buton diminta menyiapkan semua data yang dibutuhkan Inspektorat. Jangan ada yang disembunyikan.

“Jadi Direktur Akper, siapkan datanya yang lengkap. Apa yang diminta Inspektorat disajikan secara transparan, jangan ada yang disembunyikan. Jangan takut salah, orang yang tidak tau salah tidak pernah tau benar,” titah Effendi Kalimuddin.

Sementara itu, Direktur Akper Buton, Muslimin Siraja, ketika dikonfirmasi usai kegiatan, tidak banyak komentar. Apa yang menjadi keputusan rapat dianggap sebagai perbaikan Akper ke arah lebih baik.

Mengenai pelaporan keuangan, kata dia, sudah dimasukan setiap tahun namun tidak ke Dinas Kesehatan melainkan ke Bagian Keuangan Pemda Buton. Hal ini dilakukan sesuai petunjuk surat yang ditandatangani Sekda Buton yang masih dijabat Wa Ode Ichsana Maliki.

“Ada pelaporan keuangan, tapi langsung ke Pemda setiap tahun di bagian keuangan,” katanya.

Pernyataan Muslimin dibenarkakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton, Asimu. Dia mengaku sejak empat tahun terakhir Akper Buton selalu memasukan laporan keuangan ke pihaknya.

Meski tidak ada APBD yang diberikan untuk Akper, kata Asimu, namun laporannya tetap diminta sebagaimana sesuai petunjuk BPK.(m6)

BERITA POPULER

To Top