Busel, Buteng, dan Mubar Naik Kelas, Lepas Dari DOB Menjadi Daerah Otonom – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Busel, Buteng, dan Mubar Naik Kelas, Lepas Dari DOB Menjadi Daerah Otonom

TERIMA PIAGAM: Bupati Busel, La Ode Arusani (kedua dari kanan), menyusul Bupati Buteng, Samahuddin, Bupati Mubar Rajiun Tumada saat menerima piagam penghargaan atas hasil evaluasi perkembangan daerah otonomi baru dengan kategori baik dari Kemendagri

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melepas status daerah otonomi baru (DOB) tiga kabupaten di Sultra menjadi daerah otonom. Tiga kabupaten tersebut mekar lima tahun yang silam, yakni Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), dan Muna Barat (Mubar).

Tiga kabupaten baru itu mendapatkan capaian akhir hasil evaluasi pengembangan DOB dengan kategori baik. Penilaian hasil EPDOB dilakukan terhadap 10 aspek penyelenggaraan pemerintah Permendagri nomor 23 tahun 2010 berdasarkan data kuisioner dan pengamatan lapangan ke tiga DOB.

Kesepuluh aspek tersebut, yakni pembentukan OPD dan pengisian personil didalamnya, pengisian anggota DPRD, kuantitas dan kualitas ASN, pengalihan aset, peralatan dan dokumen, penetapan tapal batas, pengelolaan APBD, rancangan tata ruang wilayah (RTRW), serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Nilai akhir evaluasi pengembangan tahun 2019 setelah lima tahun mekar peringkat pertama diperoleh Muna Barat dengan nilai 93,25 disusul Busel 91,25, dan urutan terakhir Buteng 90,50. Tiga daerah itu dengan status kategori kualitatif baik sesuai indikator Kemendagri.

Masing-masing tiga kepala daerah menerima piagam penghargaan atas capaian akhir evaluasi pengembangan DOB dengan kategori baik itu. Piagam penghargaan itu diserahkan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Dirjen Otonomi Daerah Kemengari, Drs Andi Bataralifu MSi, di Kemendagri, Kamis (07/11) pagi waktu Jakarta.

Plt Bupati Busel, La Ode Arusani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendagri yang telah membimbing dan memberikan petujuk kepada Pemkab Busel sehingga dapat menyelenggarakan pemerintah dengan baik.

Ia berharap walaupun Busel sudah berstatus daerah otonomi Kemendagri selalu mengontrol dan memberikan perhatian bimbingan serta petunjuk untuk kemajuan Busel ke arah lebih baik lagi.

“Alhamdullah, kami berharap Kemendagri tetap memberikan perhatian serius, bimbingan, dan petunjuk kepada kami untuk kebaikan dan kemajuan Busel kedepan lebih baik lagi,” ujar Arusani.

Terpisah Asisten I Setkab Busel LM Muslim Taangi mengatakan, Nilai akhir evaluasi pengembangan tahun 2019 setelah lima tahun mekar Kabupaten Busel statusnya kategori baik. “Alhamdullah, ini patut kita syukuri sudah selamat dari status DOB,” ujarnya kepada Buton Pos usai menghadiri prosesi evaluasi akhir di Kemendagri.

Ia juga berharap masyarakat mendukung seluruh program pemerintah daerah untuk kemajuan Busel ke depan.

Mantan Kadis Pariwisata pertama Busel ini menambahkan Pemkab Busel saat ini lagi komitmen fokus menggenjot pembangunan infrasturuktur dan sarana prasana lainya, pengembangan SDM dan potensi unggulan daerah lainya untuk bisa mewujudkan kesehtraaan masyarakat sehingga setara dengan daerah lain yang duluan mekar.

Lanjut Muslim Taangi, yang digaris bawahi ketiga DOB ini adalah termasuk DOB yang sangat berhasil di bawah binaan Kemendagri selama kurang lebih lima tahun belakangan.

Sebab biasanya DOB lain bentukan tahun 2012 itu Kemendagri tidak seperti mulusnya membimbing tiga DOB di Sultra yang mekar tahun 2014. “Pihak Kemendagri memberikan apresiasi positif kepada tiga DOB ini. Utamanya memberikan apresiasi kepada pemimpinya karena benar-benar mereka proaktif,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, Pemkab Busel memiliki nilai tinggi soal kualitas ASN sesuai point penilaian dari tiga DOB. Begitupun capaian paling tinggi penilaian Busel pelayanan catatan sipil Discapilduk soal pelayanan administrasi kependudukan.

Ia mengaku, yang masih menjadi catatan utama Kemendagri untuk Busel soal segmen perbatasan antara Kota Baubau dan Busel tepatnya di Samparona, Kecamatan Sorawolio dengan Kabupaten Busel.

Diuraikan, tapi soal catatan Kemendagri segmen perbatasan ini dalam proses penyelesaian sudah difasilitasi Biro Pemerintah Provinsi Sultra. Kemungkinan besar jika tidak ada titik temu yang disepakati, maka kembali ke UU nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Busel.

Menurutnya, dengan luas wilayah yang telah ditetapkan, Kota Baubau sebenarnya tidak boleh berpelemik dengan Busel. Karena Busel pemekaran dari Buton. Kota Baubau dimekarkan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2001. Masing-masing sudah punya wilayah.

Muslim menyebutkan, UU nomor 13 luas Kota Baubau 603 kilometer bujursangkar. Tidak rasional jika setelah mekarnya Busel luas Kota Baubau menjadi bertambah. Mestinya tetap.

Harusnya kata dia, Kota Baubau berpolemik dengan Kabupaten Buton. Padahal sebelum mekar juga tidak ada polemik antara Baubau dan Buton soal batas wilayah dititik Samparona tersebut.

Menurutnya, kesimpulanya dari pihak Kemendagri akan turun fasilitasi di titik yang disengketakan. Tim akan menelisik titik koordinat di lapangan sesuai dengan standar penilaian Kemedagri. “Yang jelas tidak merugikan kedua daerah,” tukasnya.

Ia juga berharap segmen pebatasan antara Kota Baubau dan Busel yang masih menjadi catatan Kemendagri harus cepat diselesaikan kedua daerah secara beradat.

Sesuai data yang diterima Buton Pos dari dokument hasil akhir penilaian evaluasi perkembangan DOB dari tiga DOB tersebut berdasarkan rasio dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Muna Barat tertinggi 4,3, Buteng 2,5, dan Kabupaten Busel 3,5.

Sedangkan rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan Kabupaten Busel tertinggi 0,71 disusul Kabupaten Muna Barat 0,30, dan Buteng 0,18.

Begitupun rasio pemenuhan layanan adminduk Busel tertinggi 95,56 persen, Muna Barat 87,16 persen, Buteng 83,68 persen.

Sementara indikator rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD Kabupaten Busel terendah 1,18 persen, Buteng 1,89 persen, dan sedangkan tertinggi Muna Barat 4,91 persen.

Persentase PAD akan berdampak luas, sejalan dengan inovasi para penyelenggara pemerintahan DOB untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerahnya. (aga)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top