Busel Miliki Komisi Penilai Amdal – Butonpos
Suara Buton Selatan

Busel Miliki Komisi Penilai Amdal

LA ODE MPUTE

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan kini memiliki Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Kedepan, seluruh pekerjaan yang memiliki dokumen Amdal wajib, maka harus dinilai komisi penilai Amdal terkait kelayakannya.

Menurut Kadis Lingkungan Hidup, La Ode Mpute, sejak 2 Oktober 2017 lalu, pihaknya sudah mendapatkan rekokendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Sultra. Rekomendasi lisensi komisi penilai Amdal. Terbentuknya KPA di Busel ini tertanggal 10 Oktober 2017 dan berlaku tiga tahun. Setelah itu akan kemudian direvisi kembali.

Dengan dasar itu kata dia, maka lahirlah bukti komisi penilai Amdal Kabupaten Busel ini sudah ditandatangani bupati. Jadi dokumen, Amdal itu sudah akan dinilai sesuai kewenangan dan wilayah KPA. “Semua persyaratan kita sudah penuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Kata dia, sesuai UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta UU No 22 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Semua pekerjaan yang mengantongi wajib dokumen amdal harus dinilai Komisi Penilai Amdal.

“Jadi setiap usaha dan kegiatan wajib dokumen Amdal, itu harus ada penilai Amdal. Sebelumnya kita sebelum ada pembentukan Komisi Penilai Amdal itu, maka kabupaten pemekaran masih bergantung di daerah induk, jika tidak ada maka di provinsi (yang nilai),” katanya.

“Alhamdullah dengan terbitnya dan terbentuknya KPA ini kita sudah ada tim penilai dokumen Amdal,” tambahnya.

Mpute juga menjelaskan, dalam komisi Amdal ini meliibatkan LSM, tim teknis penilai yang sekretariatnya di DLH Busel. Ada tim penilai dan tim teknis yang keanggotaannya 12 orang, sedangkan tim teknis penilai ada sekitar 22 orang.

Dia menguraikan, setelah dilakukan penilaian KPA kemudian menerbitkan kelayakan Amdal. Setelah itu diterbitkan lahirlah rekomendasi semula kerangka Amdal. Setelah itu, sidang untuk Amdal dan RKL serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

“Kantor Bupati Busel yang rencana dibangun tahun ini, dokumen Amdalnya akan dinilai KPA. Segala kensekuensinya, tim teknis keterlibatan LSM tidak lagi menyebrang di Kendari. Nilai Amdal akan berkurang, hanya saja memang masih bersama tim teknis, maka sebagian besar di Sultra, Pemkab tetap berkoodinasi dengan tim Amdal,” paparnya.

Ditambahkan, kriteria dokumen Amdal itu yang barometernya ada satuan variasi jika memliki dampak luas. Seperti perumahan diatas 5 hektar, itu wajib Amdal. Intinya, wajib dokumen Amdal adalah yang berdampak penting dan luas, berapa jumlah manusia yang terkena dampak.

“Sedangkan cukup hanya dokumen UKL PL itu seperti pembangunan puskemas. Sedangkan dokumen SPPL klasifikasinya adalah skala berkategori kecil seperti kios, apotek, bengkel,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan, hampir sebagian besar kios, perbengkelan dan apotik belum memiliki dokumen SPPL. Menyadari hal itu, pihaknya terus bersosialisasi agar para pelaku usaha dapat mengurus izin, pengelolan dan pemantauan lingkungan. (aga)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top