CV Ling Boat Somasi Badan Penanam Modal – Butonpos
Metro Baubau

CV Ling Boat Somasi Badan Penanam Modal

ilustrasi

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dituding mencemarkan nama baik CV Link Boat. Karena itu perusahaan pembuat fiber itu melalui kuasa hukumnya memsomasi dan meminta pertangung jawaban instasi yang dipimpin Abdul Karim itu.

Kuasa hukum CV Link Boat La Ode Darmawan SH mengatakan, pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menuding CV Link Boat tidak memiliki izin. Karena itu, pihaknya menilai Badan Penanaman Modal sudah melakukan pencemaran nama baik perusahaan.

“Menurut hasil identifikasi kami di beberapa media lokal di Baubau, disimpulkan bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau telah melakukan pencemaran nama baik terhadap klien saya, yakni CV Link Boat,” tukasnya.

Kerena itu, pihaknya meminta pertanggung jawaban Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk megklarifikasi tudingan itu. Bila tidak, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

“Pernyataan kepala badan itu merupakan perbuatan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebab, dokumen izin CV Link Boat telah terbitkan sejak zaman Amirul Tamim sebagai Walikota Baubau sampai dengan pada masa pemerintahan As Tamrin sebagai Walikota Baubau saat ini,” tegasnya.

Darmawan juga menegaskan, CV Link Boat sudah mempunyai Legal Standing dan dokumen sesuai dengan administrasi. Bahkan tiga Kadis Perizinan terdahulu selalu menerbitkan surat izin.

“Izin tersebut sudah melalui proses tiga kepala perizinan sebelumnya seperti MZ Amril Tamim pada tahun 2012, Zakir SE pada tahun 2012, dan Muh Amsir Afie SSos MSi tahun 2015,” bebernya.

“Nah, kenapa nanti kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekarang ini baru menyatakan CV Link Boat tidak memiliki izin. Ini apa maksud,” sambungnya.

Ia menyayangkan, seharusnya selaku perpanjangan tangan dari pemerintah dan CV Link Boat selaku selaku usaha di Kota Baubau harus bersinergi. Terutama dalam proses pemberian izin yang akan dibuat CV Link Boat, sepanjang izin yang akan dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

“Kami atas nama CV Link boat dalam somasi ini meminta kepada badan Pelayanan Terpadu Baubau agar mengklarifikasi kembali pernyataan atas CV Link Boat tidak memiliki izin, dan telah diekspose kepublik melalui media yang ada di Kota Baubau,” harapnya.

“Apabila dalam batas waktu yang telah kami berikan tersebut tidak ada klarifikasi atas somasi ini, maka kami selaku kuasa hukum CV Link Boat akan melakukan tuntutan secara pidana. Bahkan melakukan tutuntutan perdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya lagi.

Pasalnya, kata dia, Kepala Badan Pelayan Terpadu secara terang-terangan mengklaim CV Link Boat tidak memiliki izin usaha.

“Sebab ini adalah sebuah indikasi mengkriminalisasikan kami dalam hal ini CV Link Boat sebagai pelaku usaha. Bahkan sampai mengklaim CV Link Boat tidak mempunyai izin dalam peruntukan lahan usaha dan melanggar aturan hukum,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau, Abdul Karim melalui telepon meminta pihak CV Link Boat untuk memperlihatkan surat izin tentang peruntukan tempat usaha.

“Apakah sudah sesuai dengan surat izinnya atau tidak? Kalau mereka mempunyai surat izin pasti sudah diperlihatkan. Jika CV Link Boat sudah mempunyai surat izin tentang peruntukan lahan, baik itu sebagai tempat pembuatan atau kantor, ya harus diperlihatkan,” sentil Abdul Karim via telepon selulernya, kemarin.

Menurut Abdul Karim, harus ada kejelasan dulu mengenai surat penerbitan izinnya. “Izin yang kita berikan tersebut terkait hanya sebatas kegiatan perkantoran, bukan sebagai tempat aktifitas pembuatan perkapalan,” tegasnya.

Karim juga mempertanyakan apakah dalam surat izin tersebut sudah sesuai dengan aturan RT/RW atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan RT/RW, sampai kapanpun pihaknya tidak akan memberikan surat izin. Namun perpanjangan izin bisa dikasi, kalau sudah sesuai dengan peruntukan wilayahnya.

“Karena itu merupakan penyalagunaan izin, makanya kami belum memberikan surat izin untuk aktifitas pembuatan. Karena izin yang sebelumnya hanya sebagai tempat sekretariat justru dilaksanakan kegiatan produksi dan pembuatan,” beber Karim.

“Yang jelas kami akan memberikan surat izin, ketika semua persyaratannya sudah lengkap dan benar. Kalau tentang persyaratannya serta berkas yang diajukan tidak benar, maka pihak kami tidak akan memproses surat izin tersebut,” tutupnya. (m4)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top