DAK 2019 Buteng Turun, Ini Penyebabnya – Buton Pos
Suara Buton Tengah

DAK 2019 Buteng Turun, Ini Penyebabnya

BUTONPOS.COM, BUTON TENGAH – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat kepada Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk tahun anggaran 2019 menurun dari perolehan tahun sebelumnya. Bila 2018 mencapai Rp 160.175.959.000, maka 2019 hanya berkisar Rp 97.786.635.000.

Bupati Buteng H Samahuddin mengaku, menurunnya DAK 2019 bukan hanya dialami Kabupaten Buteng saja, melainkan semua daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan anggaran pusat banyak dialihkan untuk menanggulangi bencana alam di Lombok dan Palu, beberapa bulan lalu.

“Semua daerah di Indonesia dikurangi DAK-nya untuk tahun anggaran 2019, karena anggaran yang disiapkan untuk APBN 2019 banyak juga diserap untuk menanggulangi bencana gempa bumi di Lombok dan Tsunami serta longsor di Palu,” ungkap Samahuddin saat diwawancara usai sidang paripurna pidato bupati terhadap rancangan APBD 2019 di Kantor DPRD, beberapa waktu lalu.

Padahal, Kabupaten Buteng sendiri sedang giat-giatnya mengenjot pembangunan infrasruktur dasar dan membutuhkan banyak anggaran DAK. Terpaksa, kegiatan pembangunan harus ikut menyesuaiakan dengan kemampuan anggaran yang ada. “Kita harus sabar, karena saudara-saudara kita di Lombok dan Palu yang tertimpa bencana kemarin harus dibantu cepat dan diprioritaskan,” tuturnya.

Ditambah lagi dengan menghadapi Pemilu 2019, yakni Pilpres dan Pilcaleg membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga berimbas pada menurunnya DAK semua daerah untuk tahun anggaran 2019.

Bupati pertama pilihan rakyat Buteng ini berharap, 2020 nanti DAK untuk Kabupaten Buteng lebih besar dan meningkat dari DAK 2018 yang mencapai Rp 160 miliar lebih. “Semua OPD harus pandai menjual program dan meyakinkan pemerintah pusat agar DAK kita meningkat di tahun-tahun mendatang,” harapnya.

Samahuddin menambahkan, pada APBD 2019 ini kewajiban Pemkab Buteng untuk mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, kesehatan 10 persen, dan Alokasi Dana Desa (ADD) 10 persen dari total belanja daerah tetap dipenuhi.

“Anggaran pendidikan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah, kesehatan untuk peningkatan kualitas dan aksebilitas pelayanan dasar kesehatan, dan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangannya,” pungkas pasangan La Ntau ini.

Diluar itu, kata dia, diatur alokasi anggaran untuk untuk kebutuhan lainnya secara optimal dan tepat sasaran serta bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. “Kalau tidak tepat sasaran dan tidak pada tempatnya atau tidak berpihak untuk kepentingan rakyat, saya akan coret,” tandasnya.(uzi)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

Copyright © 2019 Butonpos

To Top