Dana Kelurahan 2019, Buteng Dijatah Rp 370 Juta Setiap Kelurahan – Buton Pos
Suara Buton Tengah

Dana Kelurahan 2019, Buteng Dijatah Rp 370 Juta Setiap Kelurahan

BUTONPOS.COM, BUTON TENGAH – 2019 ini, 10 kelurahan di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,7 miliar. Masing-masing kelurahan mendapat porsi Rp 370 juta yang akan dicairkan Mei nanti untuk mendukung pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaaan masyarakat.

Menyambut dana kelurahan ini dan mempersiapkan berbagai persyaratannya, Pemkab Buteng melalui beberapa instansi dan 10 lurah yang ada menggelar rapat bersama di aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), belum lama ini.

Instansi yang terlibat dalam rapat tersebut diantaranya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Bappeda sendiri.

Sekteraris Bappeda Kabupaten Buteng Nursamsu ditemui usai rapat menjelaskan, dana kelurahan dikucurkan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dalam amanat Permendagri tersebut, lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat pembuat komitmen (PPK) harus dibantu bendahara dan pembantu bendahara, pejabat/panitia penerima hasil pekerjaaan (PPHP), dan staf lainnya.

“Sementara, rata-rata kelurahan di Kabupaten Buteng masih kekurangan dengan SDM itu dan bahkan kekurangan staf biasa. Jangankan di kelurahan sendiri, di beberapa OPD saja masih ada yang kurang. Ini yang harus dibenahi dulu sebagai syarat dari dana kelurahan tersebut,” tutur Nursamsu.

Pembenahan dan pemenuhan SDM di kelurahan ini nantinya menjadi tugas dari BKPSDM melalui kebijakan pimpinan daerah. “Dalam rapat tadi, sebagaimana disampaikan para lurah yang masih kekurangan staf disanggupi pihak BKPSDM untuk pemenuhan SDM di kelurahan yang akan dilaporkan kepada pimpinan,” bebernya.

Jika kekurangan SDM di kelurahan ini sudah dibenahi dan dipenuhi, maka dananya bisa dicairkan dan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan bisa dijalankan. “Dari pengakuan pihak DPKAD tadi, dana kelurahan di Kabupaten Buteng sebesar Rp 3,7 miliar yang dibagi pada 10 kelurahan dan masing-masing mendapat Rp 370 juta. Pencairannya sekitar bulan Mei,” jelas Nursamsu.

Alumni STPDN ini menambahkan, dari anggaran Rp 370 juta itu disepakati 80 persen dimanfaatkan untuk pembangunan saran dan prasarana, sementara 20 persennya untuk pemberdayaan masyarakat. Pekerjaan fisik tidak memakai jasa pihak ketiga, tapi diswakelolakan atau padat karya supaya masyarakat dilibatkan langsung.

“Kita sekarang masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat sebagai landasan pemerintah kelurahan dalam bekerja mengelola dana kelurahan supaya tidak terjebak dan masuk ke ranah hukum. Juknis ini nantinya akan kita perkuat dengan peraturan bupati (Perbup),” pungkasnya.(uzi).

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top