Dewan Putuskan Anggaran PSU Bombana 1 M – Butonpos
Politik

Dewan Putuskan Anggaran PSU Bombana 1 M

ilustrasi

Rapat koordinasi antara Pemkab dan penyelenggaran Pilkada membahas terkait dana PSU di kantor DPRD Bombana

BUTONPOS.COM, BOMBANA – DPRD Bombana akhirnya menyepakati anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak Rp 1 miliar. Dana itu terpaksa dicubitkan di item anggaran tanggap darurat.

Keputusan Rp 1 mliar itu, disimpulkan saat rapat koordinasi dana PSU yang digelar Badan Anggaran Dewan, Rabu (30/5). Rapat dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Bombana H. Burhanuddin, Komsioner KPUD dan Panwas, serta unsur TNI, minus pihak Polres Bombana selaku pihak keamanan

Ketua DPRD Bombana Andi Firman membagi anggaran Rp 1 miliar itu dengan pola 4-3-2-1. “Untuk KPUD sebanyak Rp 400 juta, Panwas Rp 300 juta, pengamanan yakni kepolsian Rp 200 juta serta TNI Rp 100 juta,” ujar Andi Firman saat membacakan kesimpulan rapat.

Sebelum keputusan itu diambil, rapat koordinasi sempat mempertanyakan keberadaan dana Rp 1 miliar tersebut. Sebab sedianya anggaran itu dititip di kas daerah untuk keadaan darurat, semisal terjadinya bencana alam.

Pihak penyelenggara KPUD dan Panwas berkali kali mempertanyakan keberadaan anggaran taktis tersebut. “Apakah dana itu masih utuh hingga saat ini atau sudah digunakan lagi,” pungkas Hasdin Nompo Komisioner Panwas Kabupaten Bombana.

Pertanyaan itu akhirnya dijawab oleh tim TAPD Pemkab Bombana bahwa masih utuh Rp 1 miliar alias belum digunakan. Keberadaan atau masih utuhnya dana 1 Miliar itu, menjadi kata kunci kesepahaman rapat.

Mensurut pihak KPU, anggaran tersebut sangat minim. Meski begitu KPUD dan Panwas tetap komitmen untuk menyelenggarakan PSU di tujuh TPS tanggal 7 Juni mendatang.

“Ya, terpaksa kami terima. Nanti kan akan kami taktisi. Misalnya, menghilangkan beberapa item anggaran biaya konsultasi hingga honor kami. Sebab, jika kami tidak gelar PSU sesuai limit waktu yang diberikan oleh MK, konsekuensinya berat, bisa kami dituntut pidana,” ujar Ketua KPU Bombana Arisman.

Pernyataan pihak penyelenggara itu ikut dipuji ketua DPRD, Andi Firman. “Saya sangat apresiasi niatan tulus dari KPUD dan Panwas. Ini yang wajib kita suport. Kami pun akan merekomendasikan kepada Pemkab agar lekas membuat Peraturan Bupati guna merubah penjabaran item biaya darurat sebesar 1 miliar itu, ke pembiayaan PSU. Ini penting agar PSU lekas digelar. Kita akan malu, hanya karena anggaran, lalu PSU tidak dilaksanakan. Sementara daerah lain sudah selesai menggelar PSU,” tegas Andi Firman.

Sementara itu Pj Bupati Bombana Hj Sitti Saleha saat dikonfirmasi terkait putusan ini menyatakan penggunaan dana Rp 1 miliar itu boleh saja dipakai, asal prosedural. “Kalau begitu keputusannya harus dirubah dulu item jabaran peruntukan dana tersebut. Sebab tujuan keberadan anggaran itu untuk penanggulangan bencana atau keadaan tindak darurat,” terangnya.

Kadis disperdag Provinsi Sultra ini menegaskan, merubah atau menggeser suatu item anggaran di APBD, harus melewati proses sebagaimana proses saat menetapkan APBD induk. Selain itu, Saleha mengingatkan bahwa tidak boleh pula anggaraan bencana itu dipakai habis. Sebab wilayah Kabupaten Bombana rawan bencana.

Prev1 of 2

BERITA POPULER

To Top