Di Hadapan Komisi III DPR, Capim dari UMM Ini Setuju Revisi UU KPK – Buton Pos
Politik

Di Hadapan Komisi III DPR, Capim dari UMM Ini Setuju Revisi UU KPK

Salah satu Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luthfi Jayadi Kurniawan‎ mendapat giliran menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. (Dery/JawaPos.com)

BUTONPOS.COM, JAKARTA-Salah satu Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luthfi Jayadi Kurniawan‎ mendapat giliran menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Dalam pemaparannya, dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengaku pernah melakukan korupsi.

Namun bukan korupsi seperti menerima suap atau bentuk pelanggaran hukum lainnya. Melainkan adalah mengenai pelanggaran kecil-kecil.

‎”Kalau mengenai korupsi saya tidak. Tapi kalau ‎tidak tepat waktu, kalau molor mungkin iya,” ujar Lutfi di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Pendiri Malang Corruption Watch (MCW) ini juga menyetujui ‎adanya Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Lutfi, semua undang-undang yang dibuat harus siap untuk direvisi. Karean revisi adalah sebuah keniscaan untuk perbaikan yang lebih baik.‎

“Tentang UU KPK, semua bisa direvisi. Semua produk hukum itu bisa diubah. Karena perubahan UU sudah diamanatkan,” katanya.

Namun demikian, Lutfi berujar, adanya revisi UU KPK ini perlu hati-hati. Karena Jangan sampai revisi itu menimbulkan pro dan kontra sehingga nantinya ada pihak yang melakukan uji materi terhadap UU di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi yang direvisi harus betul hati-hati, agar tidak menimbulkan pro dan kontra. Misalnya nanti dalam waktu sekejap ada yang masuk melakukan uji materi di MK,” ungkapnya.

Selain itu, Lutfi juga setuju mengenai adanya pengawasan terhadap KPK. Namun, teknis pengawasan itu harus berjalan lurus dengan yang ada di UU. Jangan sampai nantinya keluar jalur dari aturan.

“Tinggal bagaimana menjalankan pengawasi itu tergantung UU,” jelasnya.

Karena baginya apabila sudah ketok palu mengenai adanya perubahan UU KPK. Maka para pimpinan lembaga atirasuah ini perlu menjalankannya. Hal itu juga amanat UU untuk menjalankan aturan yang telah dibentuk.

‎”Sebagai pelaksana UU. Maka harus patuh terhadap UU,” pungkasnya.

Terpisah, Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, revisi UU KPK merupakan keniscayaan legislasi. Karena revisi yang merupakan amanat Presiden Jokowi itu tentunya sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan komparatif.

“Saya pikir semuanya serta telah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan,” ujar Fahri.

Sehingga, kata Fahri, revisi UU KPK di DPR nantinya legitimate, baik secara yuridis maupun politis untuk kepentingan pemberantasan korupsi di masa yang akan datang.

Diketahui, ada enam pokok isu hukum utama dalam revisi UU KPK tersebut. misalnya soal keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, kedudukan hukum KPK sebagai cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di indonesia.

Menurut Fahri, sebagai basis analisis dalam draf revisi UU KPK saat ini merupakan gabungan serta evaluasi terhadap rezim pencegahan dan penindakan sebagai suatu instrumen vital dan strategis KPK yang ada selama ini.

“Ada semacam rencana penataan signifikan atas hal tersebut yang diorientasikan kedepan tentunya,” tegas Alumni program Doktor Hukum Tata Negara pada kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini.

Fahri juga menambahkan, surat presiden (Surpres) yang dikirimkan kepada Ketua DPR untuk pembahasan revisi UU KPK secara teknis ketatanegaraan sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, ia juga meminta beberapa hal untuk diperhatikan jika revisi UU KPK tersebut sudah mulai dibahas.

“Misalnya, soal pendalaman terhadap filosofi pencegahan dengan rehabilitasi yang berorientasi pada keadilan restoratif dan serta sistem pemidanaan yang bertumpu pada prinsip efek jera,” paparnya.

Dijelaskannya,kKonsep penghukuman ini menjadi penting untuk didalami secara serius dan substantif dalam rangka membangun sistem hukum Tipikor yang kuat dan kredible kedepan. “Ini merupakan momentum penting untuk diselesaikan,” imbuhnya.

Menurut Fahri, dasar rencana revisi UU KPK adalah dalam rangka memperkuat kelembagaan serta untuk memastikan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, bukan untuk penataan yang bersifat destruktif.

“Hendaknya semua kalangan dapat menyikapi semua ini dengan pikiran yang jernih dan masukan serta argumentasi akademik yang lebih konstruktif demi perbaikan bangsa dan negara kedepan,” pungkas Fahri. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top