Diduga Politik Praktis, Bawaslu Rekomendasikan Empat PNS ke KASN – Buton Pos
Metro Baubau

Diduga Politik Praktis, Bawaslu Rekomendasikan Empat PNS ke KASN

Wa Ode Frida Vivi Oktavia SH

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Bawaslu Baubau sepertinya benar-benar serius mengontrol keterlibatan PNS dalam perhelatan Pilwali Baubau. Terbukti, belum tahapan saja, Bawaslu sudah merekomendasikan empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terduga politik praktis ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Tiga dari empat ASN ini sebelumnya sudah dimintai keterangannya soal kehadiran mereka di sosialiasasi paslon Wali Kota Baubau dan Wakil Wali Kota Baubau. Mereka yang sudah diklarifikasi yakni dr Hasmudin (dokter spesialis di RS BLUD Baubau), Abdul Rajab (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau) dan Abdul Rahim (Kepala Bappeda Baubau). Sementara satu orangnya yang enggan hadir memenuhi panggilan merupakan PNS aktif di Buton Selatan, Nurhadi.

Salah satu Komisioner Bawaslu Baubau, Divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran, Wa Ode Frida Vivi Oktavia SH, mengatakan, atas dugaan tersebut pihaknya sudah memberikan rekomendasi ke KASN untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dan pelanggaran yang dilakukan ke empat ASN ini masuk dalam undang-undang ASN bukan dalam pelanggaran Pemilu.

“Rekomendasinya ke KASN karena bukan wewenang kami itu. Bunyi rekomendasinya adalah merekomendasikan kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dia termasuk pelanggaran aturan lainnya yakni undang-undang ASN bukan pelanggaran pemilihan tapi pelanggaran terhadap aturan lainnya disiplin ASN, maka tentu saja merekomendasikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini KASN karena itu bukan wewenang kami,” kata Frida kepada butonpos.com melalui telepon seluler, Sabtu (02/11/17).

Frida menegaskan, terkait Nurhadi, meski tidak hadir penuhi panggilan, tetap direkomendasikan ke KASN. “Kalau pelanggaran terkait dengan ketidakhadiran terlapor maka penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan bahasa hukumnya In Absentia, dan rekomendasi itu termasuk untuk yang tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi (Nurhadi.red). Kalau pak Rajab dalam berkas terpisah karena lokasi tempat kejadiannya berbeda,” tutupnya. (po4)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!