Dinon Job, Pejabat Busel Mengadu ke KASN – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Dinon Job, Pejabat Busel Mengadu ke KASN

BUTONPOS.COM, BUTON SELATAN – Pelantikan pejabat eselon II, III, dan VI lingkup Pemeritah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) beberapa waktu lalu menyisakan polemik. Buntutnya mantan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Busel La Ode Hermanto mengadu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Surat aduanya ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Busel beberapa waktu lalu. DPRD Busel melalui Wakil Ketua II Aliadi membenarkan surat aduan itu sudah masuk ke DPRD sebagai tembusan.

Menindaklanjuti adua tersebut, DPRD Busel akan berkonsultasi keluhan ASN itu ke KASN untuk mempertanyakan polemik surat aduan. Karena surat aduan itu ada tembusanya ke DPRD.

“Sudah masuk tembusan suratnya ke DPRD terkait aduan ke KASN soal pelantikan beberapa waktu lalu, kita akan tindaklanjuti,” kata politisi Hanura itu kepada Buton Pos.

Menurutnya, ini bagian dari pembelajaran sehingga Pemkab hati-hati dalam pelantikan. Menjadikan aturan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan.

“Jangan sampai ada nonjob-nonjob lain lagi pada pelantikan berikutnya, ada masalah lagi dan ada yang tidak prosedural atau melanggar aturan, kita akan tindaklanjuti,” ujarnya.

Kata Aliadi, DPRD sebagai fungsi mengawasi kebijakan pemerintah daerah akan menindalanjuti aduan itu ke KASN sehingga ada kejelasan. Tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. “Apakah ini benar ada pelanggaran atau tidak, kita akan pertanyakan ke KASN dan Kemendagri,” katanya.

Kata dia, alasan penonjoban beberapa pejabat eselon III itu tidak diketahui hukum dan kesalahannya. Ia menduga atas dasar suka atau tidak suka. Meskipun itu hak preoregatif bupati namun harus berdasarkan aturan perudang-undangan.

Lanjut Aliadi untuk Plt Bupati setiap pelantikan pejabat harus ada izin dari Kemendagri. Ia khawatir jangan sampai hanya tujuh orang yang mendapat rekomendasi persetujuan pelantikan dari Kemendagri. Namun yang dilantik 40 orang.

Karena itu, tegasnya, ini perlu dikroscek ke Kemendagri dan KASN sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. “Ini yang tidak boleh, jangan sampai izinnya yang dilantik hanya tujuh orang namun yang dilantik 40 orang lebih. Ini yang tidak benar. Mereka mempertanyakan soal pergesaran itu, makanya diadukan ke KASN,” katanya.

DPRD juga akan mempertanyakan ke KASN dan Kemendagri soal pelantikan beberapa waktu lalu. Begitupun beberapa polemik soal ASN di Busel. (aga)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top