Dipanggil DPRD, Dirut Baru Akper dan Pemkab Mangkir – Butonpos
Suara Muna

Dipanggil DPRD, Dirut Baru Akper dan Pemkab Mangkir

ilustrasi

BUTONPOS.COM, RAHA – Upaya DPRD Muna, Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan polemik dualisme kepengurusan Akademi Keperawatan (Akper) belum membuahkan hasil maksimal. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sedianya dilaksanakan kemarin, Senin (20/3), tidak berjalan lancar.

Pasalnya, Dirut Akper yang baru, La Ode Ondo dan Pemerintah Kabupaten yang diwakili Asisten III, Edy Uga tidak memenuhi undangan alias mangkir. Pengelola Akper versi La Ode Ondo hanya mengutus anggotanya, begitu pula Pemkab hanya mengirim Kabag Hukum, Marifat. Kondisi ini berbeda dengan itikad yang ditunjukkan pengelola lama Akper dibawah kepemimpinan Santhy.

Jika polemik ini dibiarkan berlarut-larut, maka mahasiswa menjadi pihak yang dirugikan. Belum lagi mahasiswa harus disuguhkan perkuliahan di dua kampus berbeda, namun nama kampus yang sama.

Ketidakhadiran La Ode Ondo dan Edy ini memaksa wakil rakyat harus menunda pelaksanaan RDP. Hal ini untuk menghindari penolakan pengelola baru dan Pemkab terhadap hasil RDP dikemudian hari. “Tanpa kehadiran Dirut baru dan Asisten III terasa janggal. Seharusnya mereka hadir, karena Akper ini milik Pemkab, kata anggota Komisi III DPRD Muna, La Ode Naftahu.

Politisi PKB ini menegaskan, pihaknya merasa berkewajiban menuntaskan masalah kampus kesehatan ini. Maka dari itu, penting untuk meminta keterangan pengelola lama dan baru untuk menghasilkan keputusan yang bisa diterima kedua belah pihak. “Paling lama besok (hari ini, red) semua steakholder harus dipertemukan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Legislator PAN, Abdul Radjab Biku sependapat dengan rekannya Naftahu. Ia menekankan agar Dirut baru Akper dan Asisten III tidak lagi mangkir pada pertemuan berikutnya. Bila kembali mangkir, maka pihaknya tidak akan segan mengeluarkan pendapat bahwa Pemkab sengaja ingin menelantarkan mahasiswa Akper. “Pemda jangan lepas tangan. Persoalan ini harus cepat dituntaskan, agar diketahui mana yang legal dan tidak,” tandas Radjab.

Tidak hanya itu, Ketua Komisi III, Awaluddin memberikan deadline pada Asisten III untuk hadir pada RDP hari ini pukul 09.00 Wita. “Disini kami menilai Pemda tidak punya niatan baik untuk memikirkan mahasiswa Akper,” nilai Awaluddin. (m2/exa)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top