Diperiksa Sebagai Terdakwa, Ketua DPRD Buton Menyangkal Pembuktian Jaksa – Buton Pos
Hukum

Diperiksa Sebagai Terdakwa, Ketua DPRD Buton Menyangkal Pembuktian Jaksa

PUBLIKSATU.COM, BUTON – Kasus dugaan tindak pidana Pemilu dengan terdakwa Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun SPd, kini berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo. Sidang terbaru, Kamis (24/1) agendanya pemeriksaan Ketua DPRD Buton itu.

Sidang dipimpin Hakim Ketua, Muhklasudin SH, didampingi dua Hakim Anggota, Basrin SH dan Mahmid SH, ditambah Paniteranya Haslim SH.

Sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin La Ode Firman SH, disampingi Hamrullah SH dan Beni Utama SH. Mereka melawan La Ode Rafiun didampingi kuasa hukumnya Apriludin SH.

Dalam sidang tim JPU mencerca La Ode Rafiun dengan sejumlah pertanyaan yang disertai dengan barang bukti. Baik berdasarkan keterangan saksi dan ahli hingga berupa dokumen-dokumen.

Di hadapan ketiga majelis hakim, tak satupun dari upaya pembuktian JPU yang diakui La Ode Rafiun. Sebagai terdakwa, dia menyangkali semua apa yang menjadi dugaan keterlibatannya sebagai tim kampanye Pemilu 2019 maupun juga keaktifannya sebagai anggota BPD Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo.

Kajari Buton, Eko Rendra Wiranto SH, melalui Kasi Pidum, Hamrullah SH, ketika ditemui di ruang kerjanya usai sidang pemeriksaan terdakwah menjelaskan, dugaan tindak pidana Pemilu ini merupakan temuan Bawaslu Buton yang ditindak lanjuti oleh Gakumdu. Pokok permasalahannya terkait dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota BPD Kancinaa yang ikut serta dalam tim kampanye Pemilu 2019.

Pada sidang sebelumnya, lanjutnya, dengan agenda pembacaan dakwaan, JPU diambil alih lansung Kajari Buton, Eko Rendra Wiranto SH. Dia mendakwa La Ode Rafiun dengan Pasal 494 ayat 1 joncto Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang mana secara tegas menyatakan, anggota BPD dilarang ikut serta dalam tim kampanye Pemilu. Ancaman hukumannya bila terbukti akan dikurung selama satu tahun penjara dan denda sebanyak Rp 12 juta.

Seiring perkembangan sidang, pihak Hamrullah meyakini bahwa alat bukti yang diajukan sudah cukup untuk meyakinkan majelis hakim. Sebab sesuai fakta persidangang, dalam hal ini keterangan saksi dan ahli perbuatan yang didakwakan, telah dilakukan tedakwa.

Kemudian dalam memperkuat alat bukti, pihaknya juga mengajukan barang bukti berupa dokumen-dokumen diantaranya SK BPD Kanciaa periode 2013-2019, daftar tim kampanye Pemilu 2019, hingga berita acara pelaksana rapat BPD Kancinaa tahun 2017 dengan daftar hadir terlampir.

“Khusus pada rapat tahun 2017 itu, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, kapasitas dia diundang dalam rapat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, dan bukan sebagai anggota DPR. Ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kami sudah hadirkan dan sudah diperiksa di depan persidangan. Semuanya menerangkan bahwa kehadiran dari terdakwa diudang sebagai anggota BPD Desa Kancinaa,” ungkap Hamrullah.

Adapun mengenai surat pemberhentian dari anggota BPD yang diajukan terdakwa, Hamrullah menganggapnya sama seperti surat biasa. Sebab setelah diuji di persidangan, saksi ahli menerangkan bahwa BPD diangkat berdasarkan SK dan ketika diberhentikan harus berdasarkan SK pula. Namun faktanya, La Ode Rafiun hanya menggunakan surat permohonan secara pribadi kepada Bupati Buton yang kemudian ditindak lanjuti untuk diberhentikan dari anggota BPD Kancinaa.

“Jadi surat itu kami anggap sebagai surat biasa saja,” ujarnya.

Setelah pemeriksaan terdakwa, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Direncanakan akan digelar hari ini, Jumat (25/1) pukul 09.00 Wita. (man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top