Dituntut Jaksa Lima Tahun, Umar Samiun Sebut tidak Sesuai Fakta – Buton Pos
Hukum

Dituntut Jaksa Lima Tahun, Umar Samiun Sebut tidak Sesuai Fakta

umar samiun

BUTONPOS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akhirnya menuntut Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Tuntutan JPU itu disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

JPU KPK menuntut Umar Samiun-sapaan Samsu Umar Abdul Samiun dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Suap Pada Hakim, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Menuntut terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun karena terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Kiki saat membacakan dakwaan Umar Samiun di depan Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo setebal kurang lebih 300 halaman.

Usai persidangan, Umar Samiun yang diwawancarai awak media mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa. Menurutnya, tuntutan jaksa itu banyak yang tidak sesui dengan fakta di persidangan. Selain itu juga, tuntutan yang dibacakan jaksa ada beberapa objek yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Ada banyak hal yang ada dalam tuntutan justru tidak terdapat dalam fakta persidangan. Kita akan melakukan proteksi untuk itu dengan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya,” kata Umar Samiun kepada awak media saat keluar dari ruang sidang utama.

Sementara itu, Penasehat Hukum Umar Samiun, Saleh SH MH menduga JPU KPK mengalami kebingungan dalam menyusun tuntutan terhadap Umar Samiun. Alasannya, setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU banyak fakta persidangan justru tidak dimasukkan ke dalam materi tuntutan.

“JPU dalam menyusun tuntutan lebih pada permainan opini. Misalkan begini sudah jelas dikatakan Abu Umaya dia tidak tahu, apakah Umar Samiun meminta bantuan Dian Farizka untuk menyusun gugatan pada sengketa Pilkada Buton di MK. Namun, dalam tuntutan tadi, seolah-olah dibuat bahwa yang membuat tuntutan saat berperkara di MK adalah Dian Farizka,” bebernya.

Mengenai uang transferan Rp 1 miliar yang dikirim ke rekening CV Ratu Samagat juga sudah jelas bahwa Akil Mochtar sendiri tidak mengakui pernah menyuruh Arbab Paproeka untuk meminta sejumlah uang kepada bupati Buton. Hal itu pula telah terbantahkan oleh keterangan Arbab Paproeka dalam persidangan yang mengakui bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri

“Di dalam persidangan dibelokan seolah-olah uang itu untuk Akil Mochtar. Artinya, tuntutan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, kita tentu akan membuat pembelaan termasuk rekaman persidangan ini akan kita sampaikan ke majelis hakim bahwa apa yang disampaikan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan,” tukasnya.

Jika demikian, lanjut Saleh buat apa dilakukan persidangan kalau tuntutan yang dibacakan JPU KPK sendiri tidak sesuai dengan fakta persidangan yang selama ini berlangsung. “Kalau tidak sesuai fakta persidangan buat apa kita sidang selama ini. Lagi pula hasil pemeriksaan Akil saat dibacakan pihak JPU jelas mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak pernah menyuruh Arbab Paproeka untuk meminta sejumlah uang kepada orang lain,” tutupnya. (hrm/fajar)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!