DPRD Butur “Bingung” Dokumen KUA-PPAS dan RKA Beda – Buton Pos
Suara Butur

DPRD Butur “Bingung” Dokumen KUA-PPAS dan RKA Beda

SUASANA: Rapat pembahasan dokumen RKA APBD Perubahan 2017, di gedung DPRD butur, Kamis (9/11)

BUTONPOS.COM, BURANGA – Pembahasan APBD perubahan 2017 berjalan alot di gedung DPRD Buton Utara (Butur), Kamis (9/11). Penyebabnya, karena ada perbedaan nominal antara KUA-PPAS dengan dokumen rencana anggaran kerja (RKA) yang diusulkan eksekutif.

Akibat perbedaan tersebut anggota DPRD menjadi “bingung”. Dokumen mana yang harus diikuti, apakah KUA-PPAS yang sudah disepakti Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau RKA.

“Mana yang benar ini? Dokumen lama (KUA/PPAS) atau RKA. Disini sangat jelas perbedaan angka-angkanya,” kata legislator Gerindra, Alias Dadi Agusman.

Sorotan juga datang dari wakil pimpinan dewan, Sujono. Menurutnya, terjadi perbedaan penjabaran anggaran antara KUA-PPAS dengan RKA, terutama soal perjalanan dinas. “Kami minta penjelasan dari TAPD,” terang legislator Golkar itu.

Masih ditempat yang sama, legislator PAN, La Ode Abdul Manan mengusulkan, supaya pembahasan tidak terlalu lama. Sebab, sudah dikejar deadline waktu. Sebaiknya eksekutif menjabarkan, item-item mana yang mengalami penambahan anggaran, pengurangan maupun pergeseran.

“Ini supaya dijelaskan, mengingat deadline waktu. Kalau yang tidak berubah, sebaiknya diketuk saja pimpinan. Kita utamakan yang prioritas,” usulnya.

Anggota DPRD Butur lainnya, Muh. Istigfar menilai, alotnya pembahasan APBD perubahan, bukan karena dewan sengaja memperlambat. Tetapi ketidaksiapan SKPD/TAPD dalam menyiapkan RKA.

Hal itu, lanjut dia, dapat dilihat dari penjelasan setiap SKPD yang sama sekali tidak sinkron dengan dokumen yang diserahkan DPRD. “Perbedaan angka-angka banyak kami temukan,” bebernya.

Ia menambahkan, ada yang sudah disepakati Banggar, ternyata berbeda dengan dokumen RKA yang dituangkan SKPD kepada dewan. Kemudian banyak hal mengenai pergeseran dan perubahan anggaran.

“Itu yang kemarin tidak termuat dalam komitmen bersama DPRD, ternyata di RKA dimasukan,” beber legislator PAN ini.

Sementara Ketua TAPD Butur, La Ode Siam menjelaskan, dalam RKA terdapat belanja langsung dan tidak langsung. Sementara yang dilampirkan dalam KUA-PPAS hanya belanja langsung.

“Kalau ada SKPD yang tidak mampu menjelaskan, bisa disampaikan kepada perencanaannya untuk menjelaskan kepada DPRD,” imbuhnya.

Sebagai ketua TAPD, La Ode Siam meminta maaf jika ada kekeliruan dalam penyusunan RKA. Mengingat waktu penyusunannya sangat mepet, karena sudah dikejar deadline waktu. “Saya minta pengertian dari kita semua dalam pembahasan ini,” pintanya.

Ketua DPRD Butur, Muh. Rukman Basri Zakariah menegaskan, apa yang disuarakan anggota dewan karena adanya perbedaan angka-angka. Di KUA-PPAS angkanya Rp 100 juta, sementara dalam penjabaran RKA Rp 90 juta.

“Sehingga mana yang kita sepakati, apakah yang di RKA atau PPAS,” tegas legislator PAN ini.

Hingga berita ini dirilis, pembahasan RKA APBD perubahan 2017 masih berlangsung di gedung DPRD. Rencananya, pembahasan akan dituntaskan malam ini dan dilanjutkan dengan paripurna.

Alasannya, deadline waktu sampai hari Jumat (10/11). Dokumen APBD Perubahan harus sudah diserahkan ke provinsi.(ary)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!