Dugaan Korupsi Poliklinik RSUD Buton Belum Bertambah – Buton Pos
Hukum

Dugaan Korupsi Poliklinik RSUD Buton Belum Bertambah

FIRDaus

BUTONPOS.COM, PASARWAJO – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton kini terus mendalami kasus dugaan korupsi rehabilitasi Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton. Secara progres, penyidikan sudah mencapai 70 persen. Namun tersangka belum bertambah alias masih tetap berjumlah tiga orang.

Ketiga tersangka itu yakni RB sebagai pelaksana kegiatan, LB sebagai kontraktor, dan ND sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Total kerugian negara atas perbuatan ketiganya belum diketahui pasti. Jelasnya mencapai ratusan juta rupiah dari nilai proyek Rp 1,1 miliar tahun anggaran 2016.

Untuk lebih memperdalam kasus ini, Penyidik Kejari Buton masih menunggu perhitungan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang besaran kerugian negaran. Saksi yang diperiksa sudah sebanyak 13 orang, termasuk saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton.

Terhadap ketiga tersangka hingga kini belum dilakukan penahanan. Sebab, tidak dikhawatirkan melarikan diri karena selama ini selalu koperatif ketika dipanggil.

“Selama ini tersangka selalu koperatif kalau dipanggil,” kata Kasi Pidsus Kejari Buton, Firdaus SH, ketika ditemui di kantornya, Selasa (5/12).

Firdaus menegaskan, jika ada hasil pendalaman ditemukan bukti-bukti baru yang mengarah ke pihak lain, maka pasti akan ditetepkan sebagai tersangka. Namun sementara ini belum ada.

“Kalau ada pihak yang jelas ikut berperan dan didukung alat bukti yang cukup, pasti kita tetapkan tersangka,” tegasnya.

Terkait upaya pengembalian kerugian negara baik dari ketiga tersangka pun dari rekan-rekannya hingga kini belum ada. Jika upaya itu ada, Kejari Buton memberi ruang sebesar-bedarnya demi menyelamatkan kerugian negara.

“Penyidikan itu kan bukan hanya kita mengedepankan penindakan terhadap pelakunya saja, tapi di situ kita berupaya juga melakukan pengembalian kerugian negara apabila yang bersangkutan mau mengembakikan itu. Tapi sementara ini belum ada,” ungkapnya.

Kendati demikian, sambung Firdaus, pengembalian kerugian negara bukan berarti menggugurkan pidana. “Itu hanya akan menjadi bahan pertimbangan aja,” tandasnya.

Sebagai imbalan dari perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kemudian denda minimal Rp 200 juta, dan maksimal Rp 1 miliar. (man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!