Dugaan Mark Up DD Wawoangi Resmi Dilaporkan di Polres – Buton Pos
Hukum

Dugaan Mark Up DD Wawoangi Resmi Dilaporkan di Polres

lsm lpkp sultra saat menyerahkan dokumen dd fiktif dan markup ke polisi

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Dugaan markup anggaran dan pekerjaan fiktif dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, tahun 2016 lalu resmi dilaporkan ke Polres Buton, Rabu (8/11). Kerugian negara atau realisasi DD itu diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra yang melaporkan persoalan tersebut untuk dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Buton.

Ketua DPP LPKP Sultra La Ode Tuangge mengatakan, dokumen yang sudah diserahkan ke Tipidkor Sat Reskrim Polres Buton diataranya foto kopi laporan pertanggungjawaban DD 40 persen tahap II tahun anggaran 2016 Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa. “Sudah kita laporkan tadi,” katanya.

Dikatakan, dalam dokumen yang diserahkan juga ada surat pernyataan warga Desa Wawoangi sebanyak 18 orang terkait aduan dugaan pekerjaan fiktif dan mark up anggaran. “Yang diadukan warga dalam peryataannya adalah salah satunya dalam RAB disebutkan pembelian air. Padahal air tidak pernah dibeli, namun diangkat masyarakat secara bersama-sama,” katanya.

Selain itu, ada juga pembayaran penggunaan alat berat vibro , padahal faktanya di lapangan sesuai pengakuan warga, tidak pernah ada alat berat tersebut. Oleh karena itu pihaknya menduga telah terjadi dugaan laporan pekerjaan fiktif dan mark up anggaran yang diprediksi merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Sebelumnya La Ode Tuangge mengungkapkan, dugaan mark up anggaran dan laporan fiktif pada dokumen pertanggungjawaban penggunaan DD diperolehnya melalui investigasi.

Dijelaskan, dalam surat bernomor 002/SL-LKPP/B/I/2017 pada dokumen pelaporan pertanggungjawaban pengerjaan talud penahan tanah, kuat dugaan mark up pembelian semen sebanyak 60 sak dengan harga Rp 8.526.000 yang seharusnya hanya Rp 5.880.000. Ironisnya, dalam laporannya disebutkan membeli harga tinggi. Padahal seharunya dengan harga terendah yaitu harga semen tahun 2016 Rp 72.000 per sak.

Parahnya lagi, pembelian air sebanyak 37 drum dengan harga Rp 50.000 per drum, padahal fakta dan realisasi pekerjaan tidak ada pembelian air. Air diangkut oleh warga secara bersama-sama. Untuk itu menurut La Ode Tuangge kuat dugaan terjadi laporan fiktif.

Belum lagi ditemukan, dugaan mark up pembelian semen sebanyak 200 zak dengan harga Rp 98.000 per zak total harga Rp 25.480.000. Padahal harga saat itu Rp 72.000 per zak, sehingga seharusnya anggaran pembelian material semen ini seharusnya hanya Rp 19.600.000.

“Jika ada alasan ongkos pembayaran pengangkutan ini pun juga tak rasional,” ujarnya beberapa waktu lalu melalui telefon selulernya.

Temuan lain kata La Ode Tuangge adalah pembayaran molen dengan harga Rp 1.750.000, sementara pada proses pengerjaannya tidak menggunakan molen. Sehingga ini lagi diduga kuat terjadi mark up.

“Ada lagi temuan pembayaran air sebanyak 70 drum dengan total biaya Rp 6.000.000. Tapi dalam proses pekerjaan diangkut oleh warga secara bersama-sama, ini juga fiktif,” ujarnya.

Prev1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!