Dugaan Penghinaan Megawati di Facebook, PDIP Ambon Dinilai tak Punya Hak Lapor Polisi – Buton Pos
Hukum

Dugaan Penghinaan Megawati di Facebook, PDIP Ambon Dinilai tak Punya Hak Lapor Polisi

ILUSTRASI

BUTONPOS.COM, AMBON – Seorang mahasiswa bernisial HF (21), di Kota Ambon dipolisikan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon lantaran dinilai menghina Prisiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarno Putra di sosial media belum lama ini.

HF dipolisikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan, Dani Lawalata dan sejumlah pengurus DPC lainnya di Polda Maluku pada Rabu (7/2) kemarin lalu.

Informasi yang dihimpun Fajar (fajar.co.id), dugaan penghinaan itu dilakukan oleh HF saat terlibat perdebatan di kolom komentar unggahan akun facebook Pablo Rafra pada 8 Januari 2018 lalu.

HF mengunggah sebuah meme yang memperlihatkan Ketua Umum PDI Perjuangan itu sedang menggendong Jokowi seperti halnya seorang ibu dan anaknya.

Menanggapi itu, Praktisi Hukum Husen Bafaddal mengatakan, pasal pencemaran nama baik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), tak bisa dijatuhkan kepada HF. Kata dia, pasal ini memiliki relevansi dengan Pasal 310. Sehingga pencemaran nama baik hanya terbatas pada kehormatan dan martabat seseorang, bukan badan atau organisasi.

“Dalam permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik perlu melihat konten dan konteks yang menjadi bagian sangat penting untuk dipahami, bahwa tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, yaitu Megawati dan Joko Widodo.” Kata Husen Bafaddal dalam rilisnya yang diterima redaksi Fajar.co.id, Jumat (9/2).

Kata Dia, pencemaran nama baik apabila korban yang merasa dirugikan, dengan menyerang kehormatan atau nama baiknya. Sehingga delik ini masuk dalam delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban yang merasa dirugikan.

“Konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, apa maksud dan tujuan pelaku dan apa kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian yang dilakukan oleh pelaku,” beber Husen.

Husen menilai, yang memiliki kapastias untuk melaporkan atau mengadukan masalah ini pada pihak yang berwenang adalah Megawati Soekarnoputri dan Joko widodo selaku korban, bukan pihak lain apalagi secara kelembagaan.

“Bukan Dani Lawalata atau DPC PDI-P, namun sebaliknya, Jika korban tidak melaporkan kasus dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik kepada pihak yang berwenang, maka kasus ini tidak dapat di proses secara hukum,” tutupnya. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top