Evaluasi DOB, Pariwisata Busel Sangat Menjanjikan – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Evaluasi DOB, Pariwisata Busel Sangat Menjanjikan

BUTONPOS.COM, BUTON SELATAN – Tahun 2019 ini, Kabupaten Buton Selatan (Busel) memasuki fase tahun terakhir melewati penilaian evaluasi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan pengambilan data dan dokumen untuk proses evaluasi. Hasilnya akan ditentukan tahun 2019 ini.

Dirjen Otoda Kemendagri mengirim tim evaluasi dan monitoring ke Kabupaten Busel. Puncaknya melalui rapat evaluasi DOB Busel di Aula Lamaindo, Rabu (20/3).

Plt Bupati H La Ode Arusani memaparkan sejumlah capaian keberhasilan Busel selama lima tahun menjadi.

Menurutnya, sejak menjadi DOB tahun 2014 lalu tentu sudah banyak upaya percepatan pembangunan di segala sektor, dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berdaya guna dalam mewujudkan percepatan kesejahtraan masyarkat.

Di antaranya, kata dia adalah upaya pembangunan manusia dan ekonomi. Pengembangan ini cukup baik ditandai dengan indeks pembangunan manusia (IPM), dimana tahun 2014 sebesar 61,51 sedangkan tahun 2017 meningkat 63,20.

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat serta mendukung program pemerintah tahun 2018 ini, kata dia, Pemkab Busel menyiapkan anggaran Rp 11 miliar.

Sedangkan dari sisi pengembangan ekonomi, lanjutnya, sesuai data BPS pada tahun 2017 perekomian Busel tumbuh 6,98 persen lebih tinggi dibandingka pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 6,81 persen. Pertumbuhan ekonomi Busel menduduki urutan kedua setelah Buton.

Dari aspek peningkatan jalan. Selama lima tahun Busel sudah membangun jalan total 302,148 kilometer. Hingga akhir 2018 jalan dalam kondisi baik sepanjang 152,898 kilometer.

Dari sisi menunjang peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara (ASN), tahun 2019 dilaksakan pembangunan kantor oraganisasi perangkat darah (OPD) sebanyak 11 kantor.

Sementara itu, Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Dirjen Otoda Kemendagri, Andi Bataralifu mengungkapkan, tiga fase pembentukan DOB sejak 1999 sampai 2004 ada 148 daerah, tahun 2008-2010 kurang lebih 57 daerah, tahun 2013-2014 ada 18 daerah.

Dari ratusan DOB itu, jelasnya, yang masih DOB kategori lima tahun itu periode 2013-2014 sebanyak 18 daerah. Dari 18 daerah ini di tahun 2019 hanya tersisa tiga yang masih dalam kontes di area kita untuk dilakukan evaluasi.

“Jadi hanya ada tiga kabupaten yang dibentuk tahun 2014 salah satunya Kabupaten Buton Selatan ini,” kata mantan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri itu.

Secara kasat mata kata dia, Busel cukup cepat mekanisme atau perkembangannya mulai dari Kota Baubau sampai Busel.

Kata dia, tentu pengaruh Kota Baubau terhadap Busel cukup signifikan untuk Busel ini. Harapan ini tentu harus dijaga perkembanganya dan menjadi kewajiban bersama dalam mewujudkan tujuan adanya Kabupaten Busel.

“Semua proposal pemekaran daerah itu rata-rata tujuanya meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahtraan. Nah, wujudkanlah cita-cita tujuan itu setelah menjadi DOB. Nah itu yang mesti menjadi komitmen bersama,” harapnya.

Ia menjelaskan, kedatangan pihaknya untuk melakukan evaluasi sejauh mana progres DOB itu. Ada touls yang dipakai untuk menilai 10 aspek dan itu sudah interaksikan secara aktif bersama Pemkab Busel. “Inilah yang kami mau lihat progres-progresnya sampai dengan hari ini,” katanya.

Hasil evaluasi DOB dari Kemendagri tahun 2018 lalu ada beberapa Pekerjaan Rumah untuk Pemkab Busel. Tapi menurut informasi informal dari Plt Bupati bahwa sudah ada beberapa hal yang sudah tuntas sebetulnya.

“Jadi yang kami lihat PR yang kemarin belum tuntas 2018, di tahun 2019 ini sudah tuntas, mudah-mudahan itu bisa dipertahankan dan kita tingkatkan,” katanya.

Menurutnya, Busel tidak kalah saing jika menjual potensi pariwisata sebagai ikon seperti daerah yang sudah sukses di sektor pariwisata.
“Sungguh luar biasa potensi Busel ini di sektor pariwisata. Tentu ini menjadi fokus kita yang perlu ditekankan, karena kesejahtraan itu bisa datang dari mana-mana. Bisa datang dari jasa dan pariwisata,” katanya.

Lanjutnya, potensi pariwisata sesuai amatanya sungguh sangat menjanjikan untuk dipromosikan seperti pasir putih alam bawah lautnya. Jadi kata dia, ikon potensi pariwisata itu tinggal dikemas dan dimarketingkan. Marketing ini bisa melalui kerja sama swasta.

“10-5 tahun lalu Belitung itu tidak dikenal, terkenal setelah ada laskar pelangi. Setelah itu orang berbondong-bondong kesana, kemasan-kemasan seperti itu bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata di Busel,” katanya.

Namun demikian kata dia, hal yang penting perlu dioptimalkan bagaimana pelayanan dasar di Busel. Nah dengan anggaran yang ada dioptimalkan distribusinya dialokasinya dalam melaksanakan urusan belanja wajib yang sifatnya dasar.

Menurutnya dengan adanya otonomi maka daerah memliki 23 urusan. Dari seluruh urusan itu ada urusan yang paling wajib atau skala prioritas. Begitupun alokasi anggaran tentu harus diporsikan pada skala prioritas untuk menunjang pelayanan kesejahtraan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi.

Soal sarana dan prasarana ini, kata dia, hampir semua DOB mengalami masalah. Ia juga berpesan kepada DPRD Busel agar bagaimana cara lembaga terhormat itu mengidentifikasi Perda yang bisa mempercepat stimulan pengembangan ekonomi daerah.

“Itu yang perlu dikuatkan, sehingga bisa kompatibel antara aktifitas, regulasi, dan tujuan yang digunakan,” tegasnya.

Ia mengingatkan DOB Busel sudah terakhir dinilai, maka ditahun 2020 sudah berbeda mekanisme evaluasinya. Tidak lagi menggunakan evaluasi DOB. Tapi sudah menggunakan evaluasi sebagaiamana daerah otonom yang sudah mekar. Kata dia tahun 2018 Busel dalam kategori sedang. Artinya ini pondasi yang cukup baik dari sisi kesiapan untuk menjadi kabupaten yang sejajar dengan daerah lain.

“Teman-teman di daerah bisa menyiapkan data-data dokumenya kemudian bisa mendapatkan penilaan yang baik. Karena hasil penilaan daerah otonom itu nanti akan ada penghargaan atau reword bagi daerah yang berhasil dalam urusan pemerintah daerah pada hari Otda April mendatang,” katanya.

Hadir dalam pertemuan itu unsur forkompinda, unsur Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades Tokoh masyarakat, agama dan adat.(aga)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top