Gakkumdu Dinilai Sejak Awal tidak Serius – Buton Pos
Metro Baubau

Gakkumdu Dinilai Sejak Awal tidak Serius

SIDANG: Pengacara Tim RossY, Dian Farizka SH MH CPL Saat Sidang, FOTO: IST

Tangani Dua Tersangka Kasus Money Politics

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Kuasa Hukum Paslon Roslina Rahim dan La Ode Yasin, Dian Farizka SH MH CPL, menilai sejak awal Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tidak serius menangani dua tersangka kasus monye politics, Wa Ode Nurtina dan Rosfiani.

Sehingga katanya, hasil akhirnya dapat ditebak yakni kedaluwarsa dan tidak dapat dilanjutkan pada tingkat pengadilan.

“Kedaluwarsa atau tidak itu sebetulnya tergantung dari keseriusan Gakkumdu. Seandainya dua tersangka langsung ditahan, sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini adalah kenapa dua tersangka tidak dilakukan penahanan,” kata Dian Farizka, pada koran ini, kemarin.

“Kalau melihat perkembangan sekarang ini tentunya kurang serius. Karena sejak awal Gakkumdu sudah kecolongan dua tersangka sudah kabur. Apakah ada orang yang menyuruh tersangka untuk lari atau inisiatif tersangkanya untuk melarikan diri? Menurut saya sih ada orang yang menyuruhnya melarikan diri. Meskipun melarikan diri proses hukum tetap berjalan tidak ada yang namanya kedaluwarsa,” tambahnya lagi.

Soal adanya indikasi apakah Gakkumdu bermain atau tidak, Dian Farizka tidak mau berspekulasi. Terpenting baginya, Tim RossY hanya meminta keadilan kepada Gakkumdu. Jangan sampai perkara money politics masuk angin dan ada para pihak yang intervensi kasus ini.

“Nah ini sudah tanggung jawab kita bersama untuk memantau atau mencegah, kalaupun itu terjadi harus kita laporkan ke atasannya yang lebih tinggi,” tandasnya.

Meskipun begitu, dia berharap dua tersangka Money Politics tetap di proses meskipun mereka jadi DPO. Karena sidang in absentia harus tetap berjalan sampai ada putusan dari pengadilan. Apabila tersangka ini terbukti tentunya tetap dieksekusi. Karena itu tugasnya jaksa.

“Meskipun dua orang ini sampai puluhan tahun baru ketemu harus tetap dieksekusi karena sudah ada putusan dari pengadilan,” tukas Dian.

Saat ditanya apakah soal in absentia ada acuan hukumnya? Dian Farizka secara singkat menjelaskan peradilan in absentia dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara pidana. Menurut mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam buku berjudul Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz (hlm. 208), jelas Dian, konsep in absentia adalah konsep di mana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: ”Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Selain itu, lanjutnya, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana In Absentia yang pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya.

Namun, terhadap ketentuan Pasal 196 KUHAP terdapat suatu penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 213 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyatakan: ayat (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan; ayat (2) dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara-perkara yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (baik perkara tindak pidana ringan maupun perkara pelanggaran lalu lintas jalan) dapat diputus di luar hadirnya terdakwa dan Pasal 214 KUHAP berlaku bagi semua perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

“Jadi, hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan sebagaimana Pasal 205 KUHAP. Biar Gakkumdu bisa mempelajari dengan jelas dan gamblang dasar hukumnya peradilan in absentia,” pungkas Dian.

“Kalaupun kasus ini di berhentikan atau SP3 kami selaku kuasa hukum RossY akan mengajukan upaya hukum untuk meminta keadilan yaitu menempuh Praperadilan, melaporkan ke DKPP, melaporkan ke JAMWAS, dan melaporkan Div Propam Mabes POLRI, kita lihat saja” tutupnya.(mal)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top