HIPPMAWABAGU Nilai Kecamatan Masteng Tak Layak Dijadikan Lokasi Pertambangan – Buton Pos
Suara Buton Tengah

HIPPMAWABAGU Nilai Kecamatan Masteng Tak Layak Dijadikan Lokasi Pertambangan

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, LABUNGKARI – Pengurus Besar (PB) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Watorumbe, Watorumbe Bata, Gundu-Gundu (HIPPMAWABAGU) menilai Kecamatan Mawasangka Tengah (Masteng), khususnya wilayah desa mereka tak layak dijadikan lokasi pertambangan.

Pasalnya, dari hasil kajian mereka wilayahnya tersebut masih tergolong tanah ulayat atau tanah masyarakat adat serta banyak terdapat situs-situs budaya dan sejarah maupun sumber-sumber mata air yang harus dijaga kelestariannya.

Maka itu, ketika ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada PT Diamond Alfa Farma (DAP) untuk melakukan pertambangan batu gamping, HIPPMAWABAGU menolak keras dengan turun melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Buteng, Kamis siang (7/11/2019).

Sayangnya, saat hendak menyampaikan orasi, sound sistem mereka tiba-tiba tidak berfungsi. Mereka pun kemudian meminta berdialog dengan pemerintah daerah. Permintaan mereka pun disahuti dan diterima berdialog di aula kantor bupati oleh Asisten II Setkab Buteng La Angkata (Plh Sekda), Asisten III Asraruddin, Kadis Lingkungan Hidup H Alimuddin, dan Kepala Bidang Tata Ruang (Dinas PU) Syahrin.

Setelah dipersilahkan menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya, Korlap HIPPMAWABAGU Saharudin mempertanyakan hasil survei lapangan yang sudah dijanjikan pada aksi front masyarakat menolak tambang batu gamping pada 14 Oktober lalu.

Meminta kepada Pemnkab Buteng dan DPRD serta PT DAP untuk membuat dialog dengan masyarakat Mawasangka dan Masteng terkait pertambangan batu gamping. Meminta kepada Dinas PU selaku penyusun RTRW agar melakukan sosialisasi kepada masyarakatsebelum ditetapkan menjadi Perda.

“Kami menolak tanah leluhur Benteng Lasaidewa-Kantolobea dirusak oleh tambang. Kesepakatan tokoh adat dengan PT DAP yang disaksikan camat dan pihak Polsek, hanya disepakati tokoh adat dua desa saja yakni Desa Gundu-Gundu dan Gumanano saja,” bebernya.

Padahal, kata dia, yang masuk IUP pertambangan batu gamping termasuk Desa Watorumbe, Watorumbe Bata, dan desa-desa sekitar lainnya. “Kenapa tidak dipanggil juga dengan tokoh-tokoh adat desa lainnya. Kami yakin, lebih banyak yang menolak dari pada memberikan izin,” pungkasnya.

Ditambahkan mahasiswa lainnya, Harumi meminta Pemkab Buteng untuk membuka forum dialog dengan PT DAP dengan masyarakat yang terkena dampak pertambangan supaya bisa mengetahui apakah aktivitas penambangan batu gamping itu lebih banyak manfaatnya terhadap masyarakat atau tidak.

Menanggapi tuntutan itu, Asisten II La Angkata mengatakan sangat wajar bila mahasiswa meminta dialog bila kesepakatan antara PT DAP dengan tokoh adat hanya melibatkan dua desa saja. Sementara tokoh-tokoh adat desa lainnya yang masuk wilayah IUP pertambangan batu gamping juga tidak dilibatkan.

“Kita akan memfasilitasi permintaan adik-adik ini untuk berdialog dengan pihak perusahaan. Tentu tidak semua dilibatkan, cukup mengutus perwakilan-perwakilan saja supaya dialognya nanti lebih tertib. Termasuk adik-adik mahasiswa juga kita akan undang. Hanya saja akan dicari waktu dan kesempatan luang masing-masing pihak,” tawar La Angkata.

Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buteng, H Alimudin mengaku IUP untuk penambangan batu gamping di wilayah Masteng dan sebagian Kecamatan Mawasangka dikeluarkan pemerintah provinsi. Namun terkait kajian Amdal-nya, pihaknya ikut terlibat dan diputuskan bersama-sama berbagai pihak terkait dengan pertimbangan dan masukan yang disanggupi pihak perusahaan.

“Tidak semua yang masuk dalam IUP itu dilakukan aktivitas tambang batu gamping oleh PT DAP. Ada zona-zona tertentu yang tidak boleh ditambang, termasuk didalamnya situs-situs budaya dan sejarah serta sumber mata air yang harus dijaga dan ditingkatkan kelestariannya,” terang Alimuddin.

Dari 4.000 hektar lebih kawasan IUP, PT DAP hanya diberikan keluasan menambang sekitar 700 hektar saja. Tentu saja melakukan aktivitas pertambangan dengan memperhatikan dokumen Amdal yang ada. “Kalau nantinya pihak perusahaan (PT DAP) bekerja tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang ada, maka kita akan lakukan peneguran. Satu sampai dua kali tidak diindahkan maka kita akan cabut izinnya,” tegasnya.

Sementara Kabid Tata Ruang, Dinas PU, Syahrin menuturkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Buteng, Kecamatan Masteng di Desa Gundu-Gundu dan Gumanano ada kawasan untuk pemukiman dan ada pula kawasan pertambangan batu kapur.

“Dalam kawasan pertambangan batu kapur ini, ada IUP dari pemerintah provinsi untuk dilakukan penambangan batu gamping oleh PT DAP. Masalah dampak yang dikhawatirkan itu sudah ada kajian Amdalnya. Contohnya dampak debu, aktivitas pengangkutannya tidak melewati jalan umum tetapi membuat jalan khusus yang jauh dari pemukiman,” jelasnya.

Namun dari berbagai penjelasan itu, HIPPMAWABAGU meminta kejelasan dari Pemkab terkait dialog dengan PT DAP itu, supaya ada hasil yang dibawa untuk dilaporkan ke masyarakat. Karena Pemkab tidak memberi kepastian, mereka menawarkan 25 November 2019. Waktu itu dinilai cukup bagi Pemkab untuk mengkomunikasikannya dengan PT DAP.(uzi)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top