Honorer Kesehatan Tak Jadi Dirumahkan – Buton Pos
Suara Buton Tengah

Honorer Kesehatan Tak Jadi Dirumahkan

Ketua Komisi I DPRD La Goapu saat memberikan tanggapan saat rapat dengan Pemkab Buteng di Kantor DPRD

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Kabar gembira bagi honorer kesehatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng). Mereka yang sudah terlanjur magang di puskesmas-puskesmas maupun di Dinas Kesehatan (Dinkes) sendiri masih berpeluang dipertahankan dan tak jadi dirumahkan.

Dari hasil konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Buteng di Biro Umum dan Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kamis (11/1), surat edaran Kemenkes bernomor KP/01/Menkes/481/2017 masih bersifat himbauan bukan pula produk hukum.

“Maksud dari Kemenkes, dengan himbauan itu profesi tenaga honorer kesehatan bisa dihargai kesejahteraannya dengan menaikan upah mereka minimal setingkat Upah Minimum Regional (UMR),” ungkap Komisi II DPRD Buteng La Goapu kepada Buton Pos melalui telepon selullernya usai berkonsultasi.

Jika pemerintah daerah tidak mampu membiayai honorer yang sudah ada dengan UMR tersebut, tidak juga dipermasalahkan. Pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan honor mereka dari anggaran Biaya Operasional Kesehatan (BOK) yang ada.

“Tinggal dicarikan solusinya tanpa mengorbankan mereka, tidak mesti harus dikurangi, apalagi sampai dirumahkan. Toh mereka juga tidak terlalu menuntut lebih,” katanya.

“Kemenkes juga menanyakan, apakah jika honor tenaga magang dinaikan Rp 500 ribu sampau Rp 600 ribu per bulan, apakah akan mengganggu APBD Kabupaten Buteng? Kami jawab belanja pegawai di Buteng baru sekitar 40 persen dari APBD dan masih bisa membiayai tenaga honorer yang ada,” tandas La Goapu.

Maka itu, politisi PAN ini meminta Pemkab Buteng untuk mempertahankan saja honorer yang sudah terlanjur magang. “Tinggal faktor kemauan dan kebijakannya kita saja. Kalau kita mau, masih banyak uang daerah untuk mengatasi persoalan tenaga honorer ini,” tandasnya.

Menurutnya, persoalan tenaga honorer kesehatan ini kesalahan dari Kadis Kesehatan Buteng yang tidak mengkomunikasikan dari awal dengan DPRD, khususnya Komisi II. Ada surat edaran Kemenkes, lalu ada kebijakan Pemkab Buteng untuk menaikan honorer kesehatan suapaya lebih layak agar dicarikan solusinya.

Sehingga, dalam pembahasan APBD 2018 kemarin, pihaknya bisa berkonsentrasi membahas persoalan ini dan bisa dibackup untuk dialokasikan anggarannya. Pulang dari konsultasi ini, Komisi II DPRD akan memanggil Kadis Kesehatan dan Kepala-Kepala Puskesmas untuk mencarikan solusinya melalui sumber pendapatan lain seperti BOK.

“Jadi para honorer kesehatan Kabupaten Buteng yang sudah terlanjur magang tidak perlu diberhentikan atau dirumahkan. Masih ada solusi atau langkah-langkah kebijakan yang bisa kita lakukan,” tegasnya.(uzi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top