Inspektorat Imbau Kades Waspada LSM Abal-abal – Buton Pos
DESA BUTON

Inspektorat Imbau Kades Waspada LSM Abal-abal

LA HALIMU

BUTONPOS.COM, PASARWAJO – Sejak adanya program dana desa, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja mengatasnamakan pemantau pengelolaan dana desa. Seperti halnya yang dialami Kepala Desa (Kades) Wagari, Hafilun.

Belum lama ini, tepatnya Kamis, 12 Oktober lalu, Kades yang berada di Kecamatan Lasalimu itu mengaku dikunjungi oknum yang diduga mengatasnamakan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN RI) berinisial ZN.

Kehadiran ZN menimbulkan pertanyaan besar bagi Hafilun. Pasalnya, sepengatahuannya, instansi pengasawan dana desa dilakukan oleh instansi pemerintah seperti BPK dan Inspektorat dan baru-baru ini bertambah lagi dari Kepolisian. Apalagi, ZN sempat melakukan pemeriksaan di kantor desa.

“Selama ini yang saya tau BPK dan Inspektorat dari kabupaten memeriksa administrasi dan lain-lain, sementara yang membina kegiatan hari ini kejaksaan dan kepolisian,” terangnya kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (1/11) lalu.

“Yang saya rasakan ada oknum yang datang sama saya penyelenggara desa, anehnya bukan berbicara administrasi, fisik pekerjaan, tetapi mencari tahu item-item dan kelengkapan pengelolaan anggaran,” keluhnya.

Lanjut, Hafilun mengakui, dengan aksi semacam itu, akan memperlambat pencapaian kinerja desa.

“Itu akan memperlambat capaian dari program pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proses anggaran yang dikelola,” katanya.

Berdasarkan penelusuran butonpos.com, dari hasil foto surat tugas yang ditunjukan ZN kepada Kades Wagari. Nomor telepon ZN yang tertera dalam surat tugas tidak terpakai saat coba dihubungi. Hal yang sama juga terjadi pada nomor telepon lainnya yang didalam tembusan surat atas nama Ketua DPP LPPN RI di Kendari dengan nomor telpon 085228853990.

Terkait kejadian itu, Inspekotar Kabupaten Buton mengimbau seluruh Kades agar mewaspadai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau sejenisnya yang tak memiliki legalitas hukum alias abal-abal. Apalagi sampai meminta memeriksa laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana desa (DD).

Kepala Inspektorat Kabupaten Buton, La Halimu menjelaskan, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa LPJ DD terdiri dari dua, yakni secara internal dan eksternal. Pemeriksaan secara internal dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP, sedangkan secara eksternal dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, dan BPK. “Hanya itu saja, tidak ada yang lain,” ucapnya ketika dikonfirmasi, Kamis (2/11).

Ketika ada lembaga lain dari yang disebutkan, lanjut dia, itu tidak resmi. Bila Kades dipaksa menyerahkan LPJ DD, sebaiknya dimintai surat tugas dan permohonan pengambilan datanya, kemudian dikroscek lembaga itu terdaftar di Kesbangpol atau tidak. Jikapun terdaftar, harus dipertanyakan tujuannya mengambil data.

“Sedangkan kita pengawas internal tidak serta merta dilayani oleh objek yang diperiksa, apalagi kalau yang dari luar,” ujarnya.

“Orang Inspektorat pun kalau melakukan pemeriksaan tidak bisa serta merta dia mengambil data. Harus ada perintah tugas dari Inspektur, itu baru boleh diberi data. Begitu pula dari Kepolisian atau Kejaksaan harus ada perintah tugas dari atasannya masing-masing, tidak serta merta dilayani,” sambungnya.

La Halimu berharap, setiap Kades harus melaksanakan kegiatan secara profesional. Transparansi dan keterbukaan merupakan tujuan dari pengelolaan keuangan sekarang ini, itu yang harus dipahami.

“Kita harapkan para kepala desa agar dalam melaksanakan pertanggung jawaban kegiatan khususnya berkaitan dengan dana desa mereka harus terang-terangan terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan,” harapnya. (man)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!