Jabatan Bendahara Desa di Mubar Ditiadakan – Buton Pos
Suara Muna

Jabatan Bendahara Desa di Mubar Ditiadakan

BUTONPOS.COM, MUNA BARAT – Seluruh desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar) harus merampingkan perangkat desa. Salah satunya adalah bendahara desa. Selama ini masing-masing desa memiliki bendahara, tetapi mulai tahun 2019 ini mereka harus dikeluarkan.

Pencopotan bendahara desa itu bukan tanpa alasan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi adanya penghilangan status bendahara desa. Keuangan desa yang selama ini dipegang oleh bendahara, diambil alih oleh kepala urusan (Kaur) keuangan di desa.

“Bendahara desa sudah harus dihilangkan. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya bendahara desa. Pemegang keuangan di desa sekarang ini diambil alih oleh Kaur keuangan desa,” ungkap Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mubar, Bahrun.

Menurutnya, pencopotan bendahara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa (DD). Semua pengelolaan keuangan di desa baik itu penataan keuangan, penerimaan, dan pengeluaran di desa dilayani Kaur Keuangan.

“Sebenarnya selama ini bendahara desa itu tidak masuk dalam struktur perangkat desa. Mereka sifatnya hanya membantu pemerintah di desa dalam mengelola keuangan desa. Sementara Kaur ini bagian dari perangkat desa,” ujarnya.

Kata Bahrun, total perangkat desa yang masuk dalam struktur terdiri dari 2 orang Kaur dan 2 orang kepala seksi (Kasi) yakni Kaur Umum dan Perencanaan, serta Kaur Keuangan. Sementara Kasi yaitu Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Desa.

“Pada prinsipnya kepala desa memiliki kewenangan untuk mengangkat perangkat. Tetapi dibatasi struktur perangkat itu. Kalau pengakatan kepala RK dalam desa, itu disesuikan dengan kondisi jumlah penduduk. Syarat untuk membentuk satu RK minimal 100 KK,”katanya.

Pihak BPMD sudah mensosialisasikan adanya penghilangan status bendahara desa tersebut. Bahkan saat ini mereka tengah melakukan sosialisasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena BPD rata-rata akan berakhir masa jabatannya pada Maret ini.

“Sudah ada peraturan daerah (Perda) tentang petunjuk teknis pembentukan BPD dan itu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) sudah terbentuk BPD baru. Karena seluruh daerah sekarang diperhadapkan dengan pesta demokrasi,” pungkasnya. (p5)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top