Jaksa Siap Teliti Kasus Penghinaan Pj Bupati Buteng – Butonpos
Hukum

Jaksa Siap Teliti Kasus Penghinaan Pj Bupati Buteng

ilustrasi

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau sudah menunjuk Jaksa peneliti berkas perkara dugaan pengancaman dan penghinaan terhadap Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), La Ode Ali Akbar. Jaksa peneliti itu bakal menyasar berkas perkara hasil penyidikan Polres Baubau.

Hasil penelitian ini yang akan menentukan sikap Kejari Baubau terhadap kasus yang menyeret Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapppeda) Buteng, Maiynu (56) sebagai tersangka.

“SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sudah kami terima minggu lalu, pak Kajari juga sudah keluarkan surat perintah penunjukkan Jaksa peneliti. Intinya teman-teman Jaksa peneliti menunggu hasil penyidikan Polres Baubau untuk menyimpulkan langkah selanjutnya,” ungkap Kajari Baubau, Rasul Hamid melalui Kasi Pidum, Awaluddin Muhammad dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (15/5).

Ia mengakui, pihaknya belum bisa berbicara banyak soal kasus yang cukup menyita perhatian publik ini. Sebab, pihaknya belum menerima berkas hasil penyidikan Polres Baubau.

Jika berkas sudah diterima, jelas dia, salah satu yang ingin dipastikan pihaknya adalah locus delicti atau tempat kejadian perkara (TKP) apakah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo atau PN Baubau. Jika ternyata lebih pas dilimpahkan ke PN Pasarwajo, maka kasus ini bisa saja diserahkan ke Kejari Pasarwajo.

“Kalau kita berbicara locus delicti, itu penting. Tinggal nanti kita lihat berkasnya, apakah memang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau atau Pengadilan Negeri Pasarwajo, karena kalau Buteng masuk Pengadilan Negeri Pasarwajo,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa teori untuk menentukan locus delicti suatu perkara. Teori itu antara lain dimana pelaku melakukan tindak pidana, kemudian apabila ada alat, dimana alat itu bekerja serta teori akibat apabila tindak pidana itu menimbulkan akibat.

Ia menambahkan, berdasarkan KUHAP, penahanan Maiynu selama 20 hari pertama menjadi kewenangan penyidik Polres Baubau. Apabila penahanan 20 hari itu berkas belum lengkap, maka penyidik harus memperoleh izin pihaknya untuk menambah masa penahanannya. “Kalau terkait putusan MK terbantu, tujuh hari Sprindik keluar, SPDP harus segera dikirimkan ke Kejaksaan. Tapi terlepas dari itu, kami berharap secepatnya dikirim berkas, supaya kita cepat mengambil sikap apalagi ini di luar menarik perhatian,” imbuhnya.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top