Jembatan Buton-Muna, Pemkot Baubau Bebaskan Lahan – Buton Pos
Metro Baubau

Jembatan Buton-Muna, Pemkot Baubau Bebaskan Lahan

BEBASKAN LAHAN: Wali Kota Baubau AS Tamrin meninjau lokasi pembebasan lahan akses jembatan penghubung pulau Buton-Muna di Kelurahan Palabusa, kemarin.

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau memastikan dukungan terhadap rencana pembangunan jembatan penghubung pulau Buton-Muna. Tahap awal, duit Rp 1 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan warga di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lealea.

Wali Kota Baubau AS Tamrin bersama Asisten I Setda Rahmat Tuta, Kepala Dinas PUPR Andi Hamzah dan Kabag Administrasi Arif Basari termasuk pemilik lahan juga sudah meninjau langsung lapangan, Selasa (14/1) kemarin.

“Penyiapan lahan ini awal daripada upaya kita memastikan jembatan itu bisa dibangun. Kita sudah sosialisasikan rencana ini ke pemilik lahan dan tidak lagi bermasalah, mereka siap melepas tanahnya,” ungkap AS Tamrin dalam jumpa pers di Rujab Wali Kota Baubau.

Kata dia, akses masuk jembatan penghubung itu berlokasi di Palabusa Baubau (pulau Buton) dan Baruta Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Namun, pembangunan fisik jembatan itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Pembangunan jembatan itu bagiannya (pemerintah) provinsi. Kita hanya menyiapkan lahan terutama untuk titik penancapan tiang pancang-nya. Karena jangan sampai nanti mereka (Pemprov) membangun, ternyata lahannya belum dibebaskan,” ujar Ketua DPD PAN Baubau ini.

Sementara itu, Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Baubau, Arif Basari menguraikan, total tanah yang akan dibebaskan tahap pertama ini berukuran panjang 1,3 kilometer dan lebar. Pemilik lahan berjumlah 17 orang.

“Total dana yang dialokasikan APBD 2020 untuk pembebasan lahan di Palabusa itu Rp 1 miliar. Target realisasinya pada triwulan pertama tahun ini,” beber Arif Basari.

Menurut dia, ukuran dari fisik jembatan sampai ke dua sisi tiang pancang (Baubau-Buteng) itu rencananya sepanjang 700 meter. Lokasi penancapan tiang pancang menjadi prioritas utama untuk dibebaskan.

“Harga tanahnya itu berdasarkan kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Nanti kita buatkan berita acara kesepakatan harga dengan pemilik lahan, kemudian dilakukan eksekusi pembayaran tanah. Harga setiap tanah bervariasi, beda-beda tipis,” tandasnya. (exa)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top