Kades dan ASN Berpotensi Kampanyekan Caleg, Bawaslu Buteng Ingatkan Sanksi Pidana – Buton Pos
Suara Buton Tengah

Kades dan ASN Berpotensi Kampanyekan Caleg, Bawaslu Buteng Ingatkan Sanksi Pidana

BUTONPOS.COM, BUTON TENGAH – Menjelang pencoblosan Pemilu 2019 yang tinggal sebulan lebih lagi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa (Kades) beserta aparatnya untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam kampanye yang bisa menguntungkan calon legislatif (Caleg) tertentu.

Pasalnya, ASN dan para Kades beserta perangkatnya sangat rentan dan berpotensi diarahkan pimpinan diatasnya bahkan kepala daerah langsung untuk memenangkan Caleg tertentu. Sehingga berbagai cara dilakukan baik secara diam-diam maupun terang-terangan, tanpa mempedulikan lagi ancaman dan sanksi pidana yang bisa menjeratnya.

“ASN dan Kades beserta perangkatnya sangat berpotensi terlibat kampanye mendukung dan menguntungkan salah satu Caleg tertentu. Ini yang kita tidak inginkan terjadi di Buteng, karena ada konsekuensi pidana bila terbukti melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu,” ungkap Ketua Bawaslu Buteng Helius Udaya saat dihubungi via telepon, akhir pekan lalu.

Helius menyebutkan, sanksi pidana yang dapat menjerat mereka bila terbukti ikut mengkampanyekan caleg diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 yang melarang kepala desa, perangkat desa, dan ASN ikut berkampanye maupun terlibat tim kampanye.

“Saya kira sudah ada contoh di daerah tetangga Kabupaten Buton Selatan (Busel), ada Kades yang dipidana enam bulan penjara karena terbukti mengkampanyekan salah satu Caleg. Mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi di Buteng. ASN dan Kades beserta perangkatnya dapat bersikap netral dan pasif,” harap Helius.

Ia menegaskan, Bawaslu bertugas mencegah sekecil mungkin terjadinya pelanggaran Pemilu. “Kita berharap Pemilu 2019 di Kabupaten Buteng dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai serta tercipta Pemilu yang bermartabat dan demokratis,” pungkasnya.

Ditambahkan Komisioner Bawaslu Buteng Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Jais, pengawasan Pemilu akan terus dilakukan pihaknya dengan melibatkan seluruh pengawas di tingakt kecamatan maupun tingkat desa.

Maka itu, ia menekankan kepada partai politik (Parpol) maupun Caleg DPRD kabupaten, provinsi, DPR-RI, dan DPD-RI agar dalam melakukan kampanye terbuka ataupun tertutup untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian setempat, Bawaslu, dan KPU.

“Hal itu dilakukan agar kami dari Bawaslu dapat mengawasi dengan baik kegiatan kampanye yang dilakukan Caleg tersebut,” tandasnya.

Jais menegaskan, jika ada Caleg yang tidak memberikan informasi terkait aktivitas kampanye yang akan dilakukannya, maka saat kampanye berlangsung bisa saja dibubarkan oleh pihak Kepolisian, maupun Bawaslu, sebab tak mendapatkan izin untuk melakukan kampanye di wilayah tersebut.(uzi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top