Kades di Konkep Tak Buat Laporan Pertanggungjawaban – Buton Pos
Suara Sultra

Kades di Konkep Tak Buat Laporan Pertanggungjawaban

JAMHUR UMIRLAN

BUTONPOS.COM, LANGARA – Buat kepala desa harus berhati-hati dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Demikian penegasan Kementeria PDT RI dan satgas pengawasan dana desa di daerah untuk mencegah potensi pelanggaran penggunaan dana desa dalam rangka menghindari terjadinya masalah hukum.

Bahkan sebelumnya Bupati Konkep H Amrullah sudah mengingatkan para Kades, agar lebih maksimal menjalankan dana desa termasuk pertanggungjawabannya dapat diperhatikan lebih optimal. Tapi faktanya instruksi itu tak direspon.

Hingga memasuki tahap kedua tahun ini, belum ada indikator pencapaian hasil kegiatan dana desa di Konkep. Buktinya hingga sekarang belum ada satupun Kades yang mengajukan pertanggungjawabannya kepada Dinas PMD Pemda setempat.

Meski sudah diberikan teguran peringatan, namun kenyataanya para Kades masih acuh tak acuh alias cuek mengajukan pertanggungjawabannya.

“Kita sudah minta para Kades segera ajukan pertanggungjawaban tapi sampai saat ini belum ada satupun yang berbuat, kita tidak tau apa kendalanya belum diajukan,” kata Kadis PMD Kabupaten Konkep, Jamhur Umirlan, kepada Buton Pos kemarin.

Jamhur berharap agar semua Kades di Konkep secepatnya mengajukan pertanggungjawaban dana desa paling lambat awal Oktober mengingat waktu pelaksanaan kegiatan tahap kedua semakin sempit.

“Kita harapkan dalam waktu yang tidak lama Oktober ini para Kades sudah mengajukan pertanggungjawaban dana desa. Mengingat waktu efektif pelaksanaan dan desa kurang lebih tinggal satu dua bulan,” ujarnya.

Sementara Tenaga Ahli Pendamping Dana Desa di Konkep, Ansaruddin mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Konkep H Amrullah, mengenai perkembangan kegiatan dana desa di Konkep termasuk masalah pertanggungjawaban yang belum diajukan.

“Saya berencana akan berkoordinasi kepada bapak Bupati mengenai dana desa tersebut, karena belum ada yang dipertanggungjawabkan. Ini harus ada penegasan bapak Bupati masalah tersebut kepada para Kades,” kata Ansaruddin.

Menurut Ansaruddin, bila pengajuan pertanggungjawaban dana desa tersebut terlambat diajukan, dikhawatirkan akan memiliki konsekuensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Apabila pertanggungjawaban dana desa tersebut tidak dilakukan secepatnya, tahun ini kita khawatir implikasinya lebih besar, bisa saja pusat melakukan sanksi bila melihat serapan dana desa tidak berjalan maksimal,” ujarnya. (p4)

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!