Kapal Bantuan Tak Jadi Ditarik – Butonpos
Suara Buton Tengah

Kapal Bantuan Tak Jadi Ditarik

Kadis Perikanan Buteng Muh Rijal dan Kades Waliko La Ado bersepakat kapal bantuan tak ditarik, disaksikan Kadis Kominfo La Ota dan Kabid Salisu, kemarin

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Muh Rijal sangat tegas dalam persoalan pemanfaatan bantuan kapal nelayan. Dia menginginkan penyaluran bantuan kapal dari APBN maupun APBD benar-benar tepat sasaran, yakni pada masyarkat nelayan yang membutuhkan.

Hal ini dibuktikannya pada kelompok penerima bantuan kapal 25 GT (Gross Ton) yang disalurkan sebelum dirinya menjabat Kadis Perikanan, dimana ketua kelompok penerima bantuan tersebut adalah Kepala Desa (Kades) Waliko La Ado. Rijal enggan memberikan rekomendasi pengurusan izin pelayaran bila ketua kelompok tidak diganti dengan nelayan lainnya yang tak punya jabatan publik.

Menurutnya, bila ketua kelompok penerima bantuan tersebut dijabat seorang Kades, maka Dinas Perikanan Kabupaten Buteng akan terus menjadi sorotan publik karena tidak tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat nelayan. Padahal, yang lebih layak dan membutuhkan masih banyak.

‘Alhamdulillah, setelah kita duduk bersama mencari jalan tengah dan solusi terbaik dengan Kades Waliko, bantuan kapal yang rencananya kami akan tarik tidak jadi lagi kita tarik. Solusinya, Kades mundur dan digantikan dengan sekretaris kelompok. Kades sendiri tinggal mendampingi agar kapal tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat nelayannya,” ungkap Rijal usai bersepakat dengan Kades Waliko di kantornya, Jumat (6/10).

Mantan Kepala BKD Kabupaten Buteng ini menuturkan, jika dari awal kelompok penerima bantuan kapal ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Perikanan terkait kendala yang dihadapi seperti perbaikan kerusakan mesin kapal ketika berlabuh di Topa Baubau dan belum tuntasnya pengurusan izin-izin pelayarannya, maka pasti tidak mendatangkan kecurigaan dan berpolemik.

“Bupati dan wakil bupati selalu menegaskan kepada kami agar bantuan nelayan yang berasal dari APBN maupun APBD harus disalurkan tepat sasaran. Makanya, tahun ini kita perbaiki pendataan dan validasi lagi di lapangan apakah nama-nama yang sudah masuk di Dinas Perikanan dari usulan pemerintah desa dan kelurahan adalah benar-benar nelayan atau bukan,” tuturnya.

Rijal menambahkan, banyak kasus ketika ada bantuan yang dikucurkan pemerintah dan diminta para Kades memasukan nama-nama masyarakat nelayannya selalu memasukan anggota keluarganya, padahal profesinya bukan nelayan.

“Sistim ini yang sedang kami perbaiki dan benahi sekarang di Dinas Perikanan. Sekarang kita kerja berbasis data yang akurat, sehingga ketika ada bantuan yang dikucurkan pemerintah ke masyarakat selalu tepat sasaran dan benar-benar penerima manfaat,” jelas Rijal.

Sementara itu, Kades Waliko La Ado mengaku tidak keberatan dengan solusi yang ditawarkan Dinas Perikanan terhadap bantuan kapal yang dikucurkan di desanya 2016 lalu tersebut. Demi keberlangsungan hidup masyarakat nelayan di desanya, dia siap mengundurkan diri jadi ketua kelompok dan hanya sebagai pendamping saja dalam melakukan pengawasan.

“Saya kira kebijakan yang diberikan Kadis Perikanan cukup adil dan tidak ada yang dirugikan. Masalah bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke bupati dan wakil bupati. Beliau (Kadis, red) sangat paham, masih banyak yang dipikirkan bupati terhadap kemajuan daerah tanpa harus diganggu dengan persoalan seperti ini,” tukasnya.

Setelah mengantongi rekomendasi pengurusan izin pelayaran dari Kadis Perikanan ini, dirinya akan meminta ketua kelompok yang baru untuk secepatnya mengurusnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra untuk dikeluarkan surat izin pelayaran (SIP) agar kapal bantuan di desanya tersebut bisa dimanfaatkan menangkap ikan. (uzi)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top