Kasus Tumpahan Minyak Kelapa Sawit, Kompensasi Ganti Rugi Ditaksir Rp 3,5 miliar – Buton Pos
Suara Buton Selatan

Kasus Tumpahan Minyak Kelapa Sawit, Kompensasi Ganti Rugi Ditaksir Rp 3,5 miliar

Ilustrasi

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, BATAUGA – Kasus tumpahan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Kelurahan Majapahit kini menunggu kepastian ganti rugi dari pihak perusahaan. Ditaksir kompensasi ganti rugi yang dituntut senilai Rp 3,5 miliar kepada pihak perusahaan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) bersama masyarakat yang kena dampak akan dimediasi bersama pihak perusahaan di Kementrian Lingkungan Hidup yang dijadwalkan 14 Januari ini.

Kapal tongkang yang memuat sekitar 3,7 ton CPO dari Poso, Sulteng menuju Tarjun, Kalimantan Selatan karam di Perairan Buton Selatan di sekitar Kelurahan Majapahit dan Lampanairi, Sultra pada Desember 2018. Kapal milik jasa angkutan PT Kebari Medan Segara karam karena dihantam ombak besar dan angin kencang akibat cuaca buruk.

Dampak dari tumpahan minyak itu menyebar hingga di perairan Desa Bola, Lampanairi, Kelurahan Majapahit dan Masiri. Sejumlah terumbu karang dan biota laut diduga tercemar. Belum lagi karang rusak serta tempat wisata pantai Jodoh ikut tercemar bau busuk CPO.

“Investigasi sudah dilakukan beberapa waktu lalu oleh tim yang dibentuk Kementrian Lingkungan Hidup RI. Tinggal menunggu tahapan mekanisme selanjutnya sesuai ketentuan, ” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buton Selatan Untung ketika dikonfirmasi Buton Pos beberapa waktu lalu di DPRD.

Ia mengaku, kini sudah masuk tahapan verifikasi menghitung nilai ganti rugi akibat dampak yang ditimbulkan baik tumpahan minyak maupun rehabilitasi terumbu karang.

Jika sudah selesai tahapan verifikasi menghitung ganti rugi. Kemudian tahap berikutnya negosiasi bersama pihak perusahaan yang difasilitasi Kementrian Lingkungan Hidup itu bersama Pemkab Busel, perwakilan masyarakat dan pihak perusahaan.

Dijadwalkan 14 Januari ini perwakilan masyarakat yang dikena dampak akan menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan.

“Jumlahnya ganti rugi agak lumayanlah jumlahnya, kita belum tahu juga jumlahnya berapa tapi untuk rehabilitasi lingkungan, ganti rugi kepada masyarakat juga kemungkinan ada sesuai verifikasi, ” katanya.

Ia mengaku soal jumlah pihaknya belum mengetahui detail karena ada tim khusus yang dibentuk Kementrian Lingkungan Hidup. Karena yang memiliki kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan tim yang dibentuk Kementrian Lingkungan Hidup.

Namun yang menjadi akan dibayarkan diantaranya terkait rehabilitasi lingkungan yang berdampak. Ganti rugi kepada masyarakat yang dikena dampak.

“Kalau jumlahnya nilainya belum ditau,karena nanti akan disampaikan pada verifikasi tanggal 22 November ini yang sudah disepakati,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, tumpahan minyak mentah tersebut disebutkan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem. Akibat menghirup udara yang terkontaminasi bau menyengat yang ditimbulkannya, juga telah terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat Kelurahan Majapahit, Desa Lampanairi, Desa Bola dan Kelurahan Masiri Kecamatan Batauga.

Fakta di lapangan DPRD Buton Selatan menyayangkan kejadian tersebut karena telah mengganggu mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan di perairan tersebut.

Fakta lain dilaporkan ada warga mengeluh sakit kepala, mual, dan muntah akibat menghirup udara yang terkontaminasi bau menyengat dari tumpahan minyak sawit mentah di perairan Buton Selatan.

“Kini masyarakat sudah terganggu kesehatannya. Apalagi tumpahan minyak kelapa sawit ini menimbulkan aroma tak sedap sehingga masyarakat yang menghirup menyebabkan sakit kepala,” ungkap Rizal, salah seorang warga Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.

Rizal mengatakan tumpahan minyak itu juga menimbulkan pencemaran lingkungan dan merusak biota laut sehingga para nelayan tidak dapat lagi dengan lancar mencari ikan.

“Mereka (nelayan, red.) mau pasang bubu saja sudah tidak bisa karena tercemar, apalagi mau pasang jaring. Dan hari ini banyak biota laut dan ikan-ikan kecil yang mati sehingga dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan,” katanya.

Jika kondisi itu terus terjadi, kata Rizal, hal itu akan berdampak terhadap mata pencaharian nelayan setempat. Selain itu, katanya, membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kondisi lingkungan laut setempat menjadi seperti sedia kala. (aga)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top