Kejari Tutup Kasus Suap Pilkada Buton – Buton Pos
Metro Baubau

Kejari Tutup Kasus Suap Pilkada Buton

Ilustrasi

BUTONPOS.FAJAR.CO.ID, BAUBAU – Masih ingat kasus dugaan gratifikasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton 2011 lalu? Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau sudah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) sejak 27 Desember 2019 lalu.

Keputusan penghentian kasus ini setelan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan analisis ketentuan-ketentuan hukum. Perkara ini merupakan pengembangan dari putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari yang menghukum Sumarno selama 1,6 tahun.

Sumarno divonis bersalah menerima suap dari tim pemenangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton periode 2011-2016, La Uku-Dani. Kala itu, Sumarno masih menjabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton.

“Benar, Kejari Baubau sudah melakukan penanganan kasus pemberian hadiah yang diduga dilakukan oleh tim sukses La Uku-Dani. Kami sudah memeriksa saksi-saksi terkait antara lain La Uku, Sumarno, Superman, Rahman Pua termasuk Hariasi dan Maulana,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Baubau, La Ode Rubiani, dikonfirmasi di kantornya, Selasa (14/1).

Kata dia, saat dimintai keterangan, La Uku mengaku tidak pernah membuat Surat Keputusan (SK) tentang tim pemenangan. Begitupun, Sumarno yang diharapkan menjadi kunci pengungkapan pemberi suap ternyata juga tidak mengetahui identitas pemberi suap Rp 20 juta.

“Pemberian uang itu terjadi pada saat kegiatan verifikasi dukungan partai pengusung di Jakarta. Nah, terhadap yang memberikan itu, dia (Sumarno, red) sendiri itu tidak tahu,” bebernya.

Tidak sampai disitu, lanjut dia, pihaknya juga sempat mengejar keterangan Sumarno tentang keterlibatan dua orang yang ramai diperbincangkan publik, yakni Hariasi dan Maulana. Namun, Sumarno justru membantah pemberian uang itu dari ketua dan anggota DPRD Buton periode 2019-2024 itu.

“Tapi yang perlu diluruskan, kami tidak pernah menangani perkara dugaan korupsi dua anggota DPRD Buton itu. Yang ada itu dugaan tindak pidana korupsi itu terkait hadiah yang dilakukan oleh tim Uku-Dani kepada Sumarno,” tegas mantan Kasi Intel Kejari Gorontalo Utara ini.

Dia menerangkan, pemberi suap sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor itu ancaman maksimalnya tiga tahun penjara. Sedangkan, ketentuan pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penuntutan ancaman 3 tahun penjara akan daluarsa setelah enam tahun sejak perkara diketahui.

“Sementara peristiwa ini sudah diketahui sejak proses Sumarno berjalan yaitu tahun 2011. Kalau dihitung dari 2012 sampai kita terbitkan Sprindik 28 Oktober 2019, maka ini sudah kurang lebih tujuh tahun. Artinya kita sudah terhalang untuk penuntutan karena daluarsa,” tukasnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini untuk meminta saran dan masukan pimpinan. Pihaknya pun sudah melapor penghentian kasus ini secara berjenjang.

“Ketentuan ini dengan sendirinya kami tidak bisa berteori, tidak bisa diperdebatkan. Maka Kejari Baubau mengambil sikap akhir yaitu mengeluarkan SP3 dengan alasan ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan karena daluarsa dan pihak pemberinya tidak jelas,” ulas pria yang baru menjabat Kasi Pidsus Kejari Baubau kurang lebih setahun ini.

Dia menambahkan, pihaknya juga cukup sulit merasionalkan tujuan dari penyuapan Pilkada Buton ini. Sebab, Sumarno tidak memberikan prestasi apa-apa kepada pemberi suap pada waktu itu.

“Suap itu pasti dengan harapan meloloskan La Uku-Dani sebagai peserta Pilkada. Faktanya, pasangan ini tidak lolos juga jadi calon Bupati dan Wakil Bupati Buton,” pungkas Rubiani. (exa)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top