KPK: Penyerahan Aset Buton Mutlak, Tak Perlu Persetujuan DPRD – Buton Pos
Metro Baubau

KPK: Penyerahan Aset Buton Mutlak, Tak Perlu Persetujuan DPRD

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengalihan aset Kabupaten Buton ke Kota Baubau sudah mutlak. Penyerahannya pun tak memerlukan persetujuan DPRD Buton.

Rombongan Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kosupgah) KPK juga dijadwalkan ke Kota Baubau pada Selasa 17 (bukan 15) September 2019 mendatang. Salah satu agenda, yakni memantau tindak lanjut serah terima aset Pemkab Buton yang terletak di Baubau.

“Dua daerah ini sudah teken berita acara MoU serah terima aset itu. Selanjutnya, proses pengalihan secara fisik barang dan fisik dokumen kepemilikan,” ujar Koordinator Kosupgah KPK Wilayah VIII, Edi Suryanto dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (6/9).

Ia menegaskan, penyerahan fisik aset-aset tersebut tidak perlu persetujuan DPRD Buton. “Kami dan kejaksaan satu bahasa bahwa ini perintah undang-undang dan tidak perlu persetujuan DPRD,” imbuhnya.

Edi mengatakan, pihaknya akan mendorong percepatan penyerahan aset tersebut hingga tuntas. Pihaknya juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalang-halangi penyerahan aset tersebut.

“Kita akan panggil ke Jakarta kalau ada orang yang menghalangi penyerahan aset ini. Usul saya, DPRD agar datang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menanyakan langkah yang harus dilakukan terkait penyerahan aset ini,” tandasnya.

Dia enggan menanggapi terkait rencana Pemkab Buton mengajukan penghapusan aset-aset tersebut ke DPRD. Tapi, yang jelas ini perintah Undang-Undang Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau.

“Nah, karena (dulu) perintah undang-undang ini tidak dilaksanakan, maka sekarang seakan-akan jadi ruwet,” pungkas Edi.

Sebagaimana diketahui, Pemkab sudah menyiapkan dokumen penghapusan seluruh aset mulai dari eks gedung kantor sampai dengan rumah jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Buton untuk mendapat persetujuan DPRD Buton.

“Jadi, sudah dimasukkan dalam daftar usulan penghapusan aset. Sekarang tinggal kita serahkan ke dewan,” ungkap Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buton, Tohir, Senin (2/9) lalu. (exa)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top