KPU Minta MK Tolak Gugatan Faizal – Buton Pos
Politik

KPU Minta MK Tolak Gugatan Faizal

Suasana sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) Busel di MK RI, kemarin (20/3)

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Sidang perselisihan perolehan hasil Pilkada Kabupaten Buton Selatan dengan agenda mendengarkan jawaban pihak tergugat KPU Busel dan pihak terkait digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (20/3). Dalam Sidang, KPU Busel meminta hakim MK untuk menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat selisih suara tidak lebih dari dua persen.

Sidang ini dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat didampingi hakim konstitusi Maria Farda Indrawati, Suhartoyo, Wahiduddin Adam. Turut hadir kuasa pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait.

Ketua KPU Busel, La Ode Masrizal Masud menyatakan permohonan gugatan yang disampaikan pihak pemohon sudah ditanggapi semua kuasa hukum KPU sebagai pihat tergugat. Di persidangan sudah dijelaskan bahwa seperti itulah fakta yang terjadi. Semua tudingan-tudingan yang dilakukan penggugat itu tidak berdasar.

Mengenai ambang batas perselisihan perolehan suara, ia menjelaskan, MK sudah jelas-jelas memberikan batasan paling tinggi dua persen. Dengan kata lain, jika selisih suara lebih dari dua persen, maka gugatan perselisihan hasil Pilkada tidak memenuhi syarat formil.

“Dia melewati ambang batas, melewati dua persen. Untuk Busel persentase hasil perolehan suara antara nomor urut dua (Faizal-Hasniwati) 15.686 dan tiga (Agus Feisal Hidayat-H La Ode Arusani) 17.224 yang juga sebagai pemenang itu selisih 3,8 persen. Jadi dia melewati ambang batas yang ditentukan MK,” kata Rizal kepada awak media usai sidang.

Maka dari itu, menurut dia, seharusnya gugatan pemohon ini ditolak hakim MK karena tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan regulasi MK. “Iya harusnya ditolak, secara konstitusional sebenarnya teman-teman penggugat ini mungkin saja paham atau tidak tentang ambang batas ini harusnya mereka tidak sampai di MK lagi ranahnya. Karena sudah melewati proses ambang batas perhitungan. Jadi untuk Busel saya ulangi lagi 3,8 persen dan melewati ambang batas sengketa di MK seharusnya ditolak,” ujarnya.

Sementara itu, dalam jawaban pihak terkait, kuasa hukum Agus Feisal Hidayat-La Ode Arusani, Imam Ridho Angga Yuwono membantah seluruh dalil-dalil perkara yang diajukan pihak penggugat. Termasuk dalil pemohon penggunaan ijazah palsu H La Ode Arusani dianggapnya ilusioner.

Kata Angga, pertama gugatan pemohon tidak memenuhi ambang batas persentase suara. Kedua, pemohon dalam pokok permohonannya tidak jelas. Karena dalam pokok permohonanya tersebut tidak mencantumkan kesalahan perhitungan dari pihak termohon KPU Busel dan bagaiamana perhitungan yang benar berdasarkan versi pemohon.

Gugatan pemohon terkait ijazah palsu, lanjut dia, ijazah klienya La Ode Arusani adalah ijazah asli yang dikeluarkan oleh SMPN Banti Tembaga Pura Papua. Mengenai kesalahan penulisan BB2KWK, pemohon tidak paham ketentuan perundang-undangan karena sebenarnya persoalan tersebut diselesaikan pada tingkatan tahapan pencalonan oleh Panwas Busel. Herannya pemohon malah membawa ini ke MK. Berdasarkan ketentuan yang ada kesalahan pada penulisan pada BB2KWK itu juga tidak mempengaruhi terhadap pembatalan pasangan calon.

“Sehingga juga tidak mempengaruhi perolehan suara secara signigikan hasil suara. Terkiat dalil Paslon Agus Feisal Hidayat menggunakan hak suaranya atau memilih di TPS di Lakambau itu menggunakan suket, Itu ternyata tidak benar dan mengada-ada. Sementara Agus Feisal Hidayat saat itu memilih menggunakan e-KTP,” ujar Angga.

Sekedar informasi, Sidang selanjutnya akan mendengarkan kesimpulan hakim MK atau putusan sela atas perkara nomor registrasi 06/PHP.BUB-XV/2017. Sesuai jadwal putusan dismissal dijadwalkan 30 Maret hingga 5 April 2017 mendatang. (aga/exa)

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!