KPUD dan Panwas Siap Jawab Dalil Gugatan Pemohon – Buton Pos
Politik

KPUD dan Panwas Siap Jawab Dalil Gugatan Pemohon

ilustrasi

BUTONPOS.COM, LABUNGKARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara telah menyatakan kesiapannya untuk menjawab seluruh dalil gugatan pemohon (Kiesman M Talib) pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Buteng yang akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI besok, Selasa (21/3).

“Kami (KPU Buteng) selaku termohon sudah siap menjawab seluruh materi pokok permohonan pemohon yang menjadi dalil gugatannya pada sidang pendahuluan. Kami sendiri yang mempersiapkan jawabannya tanpa menggandeng pengacara,” ungkap Komisioner KPU Buteng Amir saat dihubungi Buton Pos.

Kesiapan ini juga dinyatakan Ketua Panwaslu Buteng Helius Udaya sebagai pihak terkait untuk memberikan jawabannya di depan majelis hakim MK. “Meskipun pemohon tidak punya legal standing kita tetap hargai. Kami sebagai pihak terkait sudah mempersiapkan jawaban dari tudingan yang dialamatkan kepada Panwaslu Buteng,” tuturnya.

Pasalnya, dalam gugatannya pemohon menyebut Panwaslu Buteng punya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang didasari adanya laporan mengenai dugaan penggunaan C6 secara masif yang bukan pada hak dan tempatnya serta telah dilaporkan kepada Panwas tetapi tidak ditindak lanjuti oleh pihak Panwas, sehingga sangat mencederai dalam pemilihan kepala daerah.

Sementara KPU Buteng sendiri harus menjawab gugatan pemohon diantaranya mengenai penetapan hasil perhitungan suara, dimana pasangan calon Samahuddin-La Ntau (samaTau) 27.647 suara dan Abdul Mansur Amila-Saleh Ganiru (Bermal Saleh) 20.143 suara dengan total suara sah 47.790 suara.

Menurut pemohon perolehan suara sah tersebut sangat kecil dan tidak adanya keseimbangan jumlah partisipasi pemilih, yang mana jumlah partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 37,8 persen. Mengingat data partisipasi pemilih penyelenggaraan Pilkada Buteng jauh dibawah angka nasional sebesar 77,5 persen sedangkan tingkat pemilih yang ada dalam DPT sebanyak 62,2 persen saja.

Hal itu disebabkan tidak kredibelnya KPU Buteng dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada masyarakat Buteng, mengingat masyarakat Buteng memiliki dan masih tergabung dengan Kabupaten Buton, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang minim tentang partisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Dalil lainnya, tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan formulir C.6 kepada masyarakat pemilih potensial. Hal ini dibuktikan masih banyak warga kabupaten Buteng yang tingal dan berasal dari daerah tersebut tidak mempunyai formulir C.6 dan mengingat seluruh masyarakat Kabupaten Buteng memiliki KTP dalam lingkup Kabupaten induk yakni Kabupaten Buton.

KPU Buteng juga dituding punya keberpihakan yang dibuktikan tidak kredibel dan faktual secara menyeluruh dalam memverifikasi berkas ijazah salah satu paslon yang terindikasi tidak memenuhi syarat dalam menyandang gelar strata satu. (uzi)

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!