La Bakry Ditantang Cabut Izin Lingkungan PT Malindo – Buton Pos
Suara Buton

La Bakry Ditantang Cabut Izin Lingkungan PT Malindo

BUTONPOS.COM, BUTON – Sejak 2017, izin lingkungan yang dipegang PT Malindo Bara Murni atas pengolahan tambang mangan di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, sudah dibekukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Lanjut akhir 2018, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kembali mengusulkan agar izin lingkungan tersebut dicabut. Hal ini sebagai imbas dari perusahaan yang tak lagi menunaikan kewajibannya mulai tahun 2014.

Namun ditengah proses pencabutan izin berlangsung, PT Malindo Bara Murni kembali beraksi. Jangankan mengurus kembali izin lingkungan, penambangan mangan tersebut malah dikerjasamakan dengan PT Arfah Indo Sarana. Pemkab Buton dianggap sepeleh.

Tak terima dengan perlakuan ini, membuat Wakil Ketua KNPI Buton, Risman, geram. Andaikan diberi kewenangan, pihaknya lah yang akan mencabut langsung izin tersebut. Hanya saja regulasinya tidak demikian. Bupati Buton, La Bakry, yang berwenang atas itu.

Secara kelembagaan, Risman menantang La Bakry agar segera mencabut izin lingkungan yang dipegang PT Malindo Bara Murni. Pihaknya memberi dukungan moril dan siap berada di garis terdepan jika perusahaan menuntut.

Menurut dia, etika atas pengelolaan mangan di Kumbewaha tidak lagi dimiliki oleh PT Malindo Bara Murni sekarang. Mereka bisa dikatakan seperti maling, masuk begitu saja tanpa permisi. Padahal ada Pemkab Buton sebagai tuan rumah.

Selain itu, Risman juga menganggap aktivitas penambangan mangan itu sekarang sudah termasuk ilegal. Sebab regulasinya sudah pincang sebagian. Sehingga kalau diusir secara paksa dianggap pantas.

“Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa, Bupati Buton Pak Bakry harus bertindak tegas. Itu izin lingkungan PT Malindo harus secepatnya dicabut. Jangan lagi ada keragu-raguan, kami pemuda berada di belakang,” tegasnya.

Harga diri Pemkab Buton yang disepelehkan para pengais tambang juga tak luput dari keprihatinan pihaknya. Seakan Buton ini telah diperdagangkan oleh mereka. Padahal demi kenyamanan dalam iklim invetasi yang baik, investor tidaklah harus mengangkangi pemerintah daerah. Sebab, tak ada masyarakat yang diuntungkan jika regulasinya dikesampingkan. (man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top