La Ode Asmin: Anggota DPRD Harus Tau Malu – Buton Pos
Suara Buton Selatan

La Ode Asmin: Anggota DPRD Harus Tau Malu

La Ode Asmin saat berorasi dan menyampaikan aspirasi melalui sebuah aksi demonstrasi

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Serta Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2017 tentang pedoman hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD belum sepenuhnya ditegakkan di Busel. Pasalnya sejak dibayarkan kekurangan tunjangan transportasi September lalu, belum semua wakil rakyat di daerah ini mengembalikan mobil dinas (Mobdis) kepada Pemkab.

Padahal, sesuai PP 18 tahun 2017 itu, anggota DPRD jika sudah diberikan kendaraan dinas tidak boleh lagi menerima tunjangan transportasi dari APBD Busel alias tak boleh terima double. Namun faktanya, meskipun kekurangan tunjangan transportasi sejak September sudah dicairkan, sejumlah anggota DPRD masih menikmati kendaraan dinas dan belum dikembalikan ke Pemkab. Persoalan ini terancam akan menjadi temuan dalam laporan pertanggungjawab nanti.

Hal ini mengundang tokoh pemuda Busel, La Ode Asmin SSos angkat bicara. Kata dia, anggota DPRD harus tau malu. Karena merujuk pada pemberlakuan PP 18 tahun 2017 serta Perda Nomor 25 tahun 2017 tentang hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

“Anggota DPRD harus tau malu. Terkait mobil dinas anggota DPRD yang selama ini dipinjam pakaikan oleh daerah, mestinya sudah berada kembali di pemerintah daerah, karena merujuk dari pemberlakuan PP 18 tahun 2017,” kata mantan Ketua HMI Cabang Baubau ini melalui pers realisnya kepada media ini, kemarin.

Menurutnya, tidak ada alasan Mobdis itu tidak dikembalikan. Karena dalam PP 18 tahun 2017 mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD salah satunya tunjangan transportasi.

“Sehingga kalau Mobdis itu tidak dikembalikan, berarti ada indikasi lain disana. Ini pasti akan ada temuan nanti, karena pemerintah daerah juga telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunjangan transportasi itu,” tuturnya.

Mestinya kata pemuda Masiri ini, para wakil rakyat tau diri dan tau malu serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan, Mereka juga harus memberikan contoh teladan kepada masyarkat yang diwakili. “Tidak perlu para anggota DPRD itu dicari-cari soal pengembalian Mobdis itu, sebab aturan mainnya itu sejak 2017 itu sudah berlaku. Ini sudah masuk tahun 2018, masa ada juga anggota yang belum mengembalikan Mobdisnya,” kata Asmin dengan nada prihatin.

Ia berharap, pimpinan DPRD juga harus tegas dalam mengarahkan anggotanya tentang pengembalian Mobdis yang digunakan selama. “Sebab kita juga harus menjaga marwah DPRD sebagai lembaga terhormat. Jangan karena persoalan Mobdis yang memang itu sudah ada rujukan peraturannya untuk di kembalikan, tetapi justru menjadi polemik. Kan ini lucu,” kunci Asmin.

Asmin menambahkan, mestinya juga Pemkab Busel harus tegas terkait persoalan tersebut maupun hal lain yang berkaitan dengan konsistensi penegakan peraturan perundang-undangan. Tunjangan transportasi anggota DPRD tiap harinya sebesar Rp 300 ribu atau total sekitar Rp 8 juta per bulan, itu belum tunjangan lainnya. Pimpinan dan anggota DPRD tak hanya menikmati kendaraan dinas, tetapi juga menerima kendaraan roda dua.

Seperti dilansir sebelumnya, Sekab Busel, La Siambo mengatakan, setelah menerima tunjangan transportasi, seharusnya anggota DPRD sudah harus mengembalikan fasilitas kendaraan yang dipinjampakaikan selama ini. Sebab, tidak bisa menerima secara bersamaan fasilitas kendaraan, juga menerima tunjangan operasional transportasi.

“Karena akan ada temuan jika sudah terima dua-duanya. Sudah ada enam unit yang mengembalikan kendaran dari 15 kendaraan yang dipinjam pakai,” katanya dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (2/1).

Ia merincikan, tunjangan transportasi yang diberikan kepada anggota DPRD setiap hari Rp 300 ribu, total Rp 8 juta dalam satu bulan.

Mantan Kepala BPMD ini menjelaskan, kendaraan dinas itu wajib hukumnya dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, hal itu akan menjadi temuan. “Sebenarnya sejak terima tunjangan transportasi sudah harus kembalikan juga mobil dinas. Kalau tidak, dia dobol terima dan itu menjadi temuan,” katanya.

Menurut dia, saat ini Pemkab masih mengedepankan jalur komunikasi, persuasif dan kekeluargaan para anggota DPRD yang masih menggunakan fasilitas kendaraan dinas agar segera dikembalikan. Ia juga mengimbau agar sekretariat dewan (Sekwan) mengkomunikasikan hal itu kepada para anggota DPRD yang belum mengembalikan Mobdis.

Tak hanya itu, seluruh anggota dan pimpinan DPRD juga sudah menikmati fasilitas motor dinas. Dari 17 anggota DPRD yang pinjam pakai kendaran dinas, tujuh diantaranya sudah mengembalikan Mobdis yakni Hj Wa Ode Risna (PAN), Muh Alamin (Demokrat), La Zaeu (PKB), La Witiri (PAN), Wa Ode Usnia (PAN), Wa Ode Asna (PAN), La Ode Amal (Hanura).

Sedangkan yang belum mengembalikan kendaraan dinas Harisun (PKPI), La Ode Harfan (PBB), La Joemi (Gerindra), La Suhadi (PKS), La Muhadi (PKS), Hasan Alif (PDIP), La Usman mobil inova (PAN) dan H La Ode Badarudin (Nasdem). (aga)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top