MENGKRITISI TAFSIR HEGEMONIK SEJARAH DAN STIGMATISASI SEJARAH YANG MEMBELENGGU BUTON – Buton Pos
Metro Baubau

MENGKRITISI TAFSIR HEGEMONIK SEJARAH DAN STIGMATISASI SEJARAH YANG MEMBELENGGU BUTON

La Ode Abdul Munafi
(Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau)

“Tafsir hegemonik” yang saya maksud dalam pengertian ini adalah orientasi atau cara pandang dalam historiografi yang menempatkan Buton dalam posisi terhegemoni, dalam konteks hubungannya dengan kekuatan-kekuatan lain di kawasan timur Nusantara, seperti Ternate, Gowa, dan VOC/Belanda. Pada masanya, ketiga kekuatan tersebut memang merupakan kekuatan besar di kawasan timur Nusantara sehingga lebih banyak mendapat perhatian dalam penelitian dan penulisan sejarah.

Akibat cara pandang yang hegemonik dalam historiografi, Buton kemudian dilihat dan diposisikan sebagai pihak yang kalah, periferi dari ketiga kekuatan tersebut, sehingga eksistensinya menjadi “terabaikan” dalam peta sejarah Indonesia. Sedangkan, “stigmatisasi sejarah” yang saya maksud, menunjuk pada label atau pencitraan “negatif” terhadap Buton akibat persekutuannya dengan VOC/Belanda di masa lalu yang kerap dilihat sebagai kesinambungan sejarah. Akibat cara pandang yang demikian, maka dalam perspektif ke-Indonesia-an masa kini, Buton kerap “tersudutkan”, diposisikan sebagai pihak yang “kalah”, bahkan secara ekstrim disebut “pengkhianat”?

Kerangka Hegemonik dalam Historiografi Buton
Dalam historiografi Indonesia, eksistensi Buton dalam kerangka hubungan antar kekuatan di kawasan timur Nusantara; Makassar, Ternate, dan VOC/Belanda, digambarkan tersisih secara politik. Ada tiga faktor yang membuatnya seperti itu: (1) terjepit di antara Gowa dan Ternate, (2) karena bersekutu dengan VOC, dan (3) sebagai konsekuensi persekutuan itu kemudian berakibat pada keterkucilan Buton dalam historiografi, yang selalu berpihak pada yang menang (Zuhdi (2010:13). Dalam historiografi Indonesia Bagian Timur, Buton kemudian dipandang sebagai periferi dari Makassar, Ternate, dan VOC/Belanda (lihat, Kartodirdjo, 1988; Ricklefs, 1994; Yunus, 1995; Schoorl, 2003, Zuhdi, 2010).

Basis kerangka faktual rekonstruksi sejarah Buton yang menempatkannya dalam posisi terhegemoni di antara kekuatan-kekuatan lain di kawasan timur Nusantara (Gowa, Ternate, dan VOC/Belanda) umumnya di dasarkan pada sumber-sumber Belanda. Sumber-sumber Belanda, baik berupa arsip tulisan tangan maupun cetak, memang lebih banyak jumlahnya dan mudah dijangkau karena terdokumentasi dengan baik. Selain arsip berupa surat-surat dan kontrak perjanjian, sumber-sumber tersebut juga meliputi catatan para penjelajah, pejabat VOC, maupun pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Informasi tentang Buton yang mereka suguhkan umumnya sarat nuansa penaklukan, atau meminjam istilah Edwar Said (1985), penuh bias etnosentris. Catatan Jan Pieterszoon Coen sebagaimana termuat dalam Bouwstoffen 1886 (dalam Rudyansjah, 2009:80) berikut ini merupakan contoh dari pandangan yang bias etnosentris itu: “Di sini (baca: Buton) terdapat rakyat miskin, budak murah, dan orang tidak banyak dapat berdagang di sini. Di sini, penduduk makan ubi, yang disebut calabi. Di negeri ini, berlimpah-limpah terdapat tanaman yang menghasilkan nila, tetapi mereka tidak dapat membuat sari dari itu, demikian pula tidak dapat membuat nila tersebut….”

Catatan Coen seperti tersebut di atas adalah khas para penjajah. Mereka melihat suatu wilayah hanya dari sisi resource atau sumber daya yang harus mereka kuasai. Masyarakat Buton bukanlah rakyat miskin atau budak murah seperti yang digambarkannya. Coen menggunakan piranti kebudayaannya (Eropa) sebagai indikator tingkat kemakmuran hidup dalam memahami masyarakat Buton.

Buton adalah sebuah kesultanan yang berhasil membangun dirinya menjadi satu emporium yang cukup besar di kawasan perairan sebelah tenggara Pulau Sulawesi (Rudyansjah, 2009:80; Zuhdi, 2010). Wilayah kekuasaannya terbentang: di sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Luwu dan Konawe, di sebelah selatan hingga Laut Flores, di sebelah timur hingga Laut Banda, dan di sebelah barat hingga Teluk Bone (Munafi, 2016). Kawasan perairan ini mejadi semacam satu kesatuan sistem laut (sea system), dengan Kesultanan Buton sebagai penyanggah utama.

Pada masa lampau, peredaran luas kain-kain Buton yang disebut tanet (kampua), yang secara kebudayaan dapat diterima sebagai alat tukar untuk aktivitas perdagangan hingga ke Papua, merupakan testimoni dari pengakuan atas kebesaran emporium ini dalam kawasan sistem bahari tersebut. Hal inilah yang keliru dipahami Pieter Both pada awal kedatangannya di Buton. Both beranggapan bahwa barang-barang di wilayah perairan Buton sangat murah karena orang Buton membayar barang dagangan yang dibelinya hanya dengan satu “lap kecil”, sebagaimana termuat dalam catatannya:

“Ditempat ini (baca: Buton), semua amat murah harganya. Mereka membayar barang dagangan dengan lap kecil…” (Bouwstoffen 1886, dalam Schoorl, 2003:21; Rudyansjah, 2009: 80-81).

Bias etnosentris dan nuansa penaklukan sebagaimana tergambar melalui dua catatan di atas kemudian turut mempengaruhi cara pandang (tafsir) para penulis yang datang belakangan terhadap Buton. Cara pandang itu antara lain terefleksi melalui pernyataan Ligtvoet (dalam, Zuhdi, 2010:24) dalam menggambarkan hubungan VOC dengan Buton, yang ia sebut sebagai “logika perluasan kekuasaan VOC atas Buton”.

Dalam pernyataan ini, Ligtvoet, yang berkedudukan sebagai pejabat pemerintah Kolonial Hindia Belanda (secretaries voor Inlandsche zaken) tampaknya tidak dapat menanggalkan cara pandang kolonial yang hegemonik atas suatu daerah di Nusantara. Cara pandang yang sama juga tergambar melalui penafsiran Schoorl (2003) terhadap kontrak-kontrak perjanjian yang ditandatangani VOC dan Buton, sejak tahun 1613, 1667, hingga 1669. Schoorl menyebut kontrak-kontrak perjanjian tersebut sebagai “pembuka jalan lurus menuju pax neerlandica. Sebagaimana Ligtvoet, pandangan Schoorl, juga mesti diletakkan dalam konteks tafsir kaum orientalis yang lebih bersifat hegemonik atas Buton. Karena, sebagaimana ditunjukkan melalui rentetan peristiwa beberapa tahun kemudian, pasca penandatanganan kontrak 1669, resistensi atas kontrak-kontrak perjanjian yang membelenggu kedaulatan Buton kemudian terjadi ketika Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi naik tahta menjadi Sultan Buton ke-20, tahun 1750.

Resistensi atas kontrak-kontrak tersebut bermuara pada meletusnya ”Perang Buton” terhadap VOC tahun 1755, yang dikobarkan Himayatuddin selaku pimpinan perlawanan. Penentangan terhadap Belanda juga ditunjukkan Sapati La Ode Muhammad Umar, kemudian terpilih menjadi Sultan Buton ke-32 menggantikan Sultan La Ode Muhammad Salihi, yang menolak menandatangani kontrak, yang berisi pengakuan masuknya Buton sebagai wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

Sebagaimana suasana di era Sultan Himayatuddin yang diwarnai ketegangan, konflik, bahkan perang melawan VOC, ketegangan hubungan diplomatik Buton–Belanda juga terjadi sepanjang era pemerintahan sultan ini, tahun 1886-1906 (Munafi, 2016).
Penentangan Buton terhadap VOC/Belanda seperti ditunjukkan melalui dua peristiwa di atas, tampaknya tidak mendapat perhatian, baik oleh Ligtvoet maupun Schoorl. Dengan kata lain, mereka mengabaikan aspek dinamika internal Buton dalam konteks hubungannya dengan VOC/Belanda.

Mengacu pada realitas perlawanan, bahkan perang antara Buton dengan VOC/Belanda, maka pernyataan Schoorl (2003:18) yang menyebut Buton sebagai ”sekutu abadi” Belanda menjadi tidak relevan. Dimana relevansi pernyataan ”sekutu abadi” ketika bantuan keamanan, berupa sejumlah senjata dan garnisum pendukung yang diberikan VOC kepada Buton ditarik kembali tahun 1615, atau dua tahun setelah penandatangan kontrak awal, tahun 1613 (Zuhdi, 2010; 2015). Dimana relevansi pernyataan ”sekutu abadi”, ketika Buton meminta bantuan perlindungan atas agresi Gowa tahun 1626, 1655, dan 1666, yang memaksanya untuk mengakui hegemoninya (Yunus, 1995:42), tidak mendapatkan respons dari VOC. Liebner (dalam Zuhdi, 2013:60) menulis :
Bahwa pada tahun 1615, persahabatan dan perkongsian dengan Raja Buton tak terlalu penting bagi kita (baca: VOC), dari sana tak pernah dapat diharapkan keuntungan…”

Meskipun pada masa tertentu, Buton menunjukkan sikap kooperatif terhadap VOC/Belanda, melalui sejumlah kontrak, namun sikap tersebut mestinya diletakkan dalam konteks yang lebih bersifat kondisional dan fungsional bagi Buton, dengan dasar utama pada kepentingan stabilitas wilayahnya (Hamid, 2010). Terhadap hal ini, Zuhdi (2010; 2015) telah secara baik mengilustrasikan pola hubungan Buton dengan VOC/Belanda, dengan terminologi ”sekutu–seteru”. Dalam arti, ada masa, Belanda dirangkul sebagai ”sekutu”, guna mendukung pertahanan dan keamanan wilayahnya dari ancaman dua kekuatan di sekitarnya, Gowa dan Ternate, tetapi juga ada masa, Belanda dilawan sebagai ”seteru”. Pola hubungan yang disebut terakhir antara lain ditunjukkan melalui penentangan Sultan Himayatuddin, yang kemudian bermuara pada meletusnya Perang Buton tahun 1772-1776 serta penentangan Sultan La Ode Muhammad Umar terhadap Belanda. Dinamika internal Buton seperti ini kerap diabaikan dalam tafsir penulis-penulis Belanda.

Cara pandang luar yang hegemonik atas Buton juga diperoleh melalui salah satu sumber Ternate yang berasal dari catatan F.S.A. Declerq. Declerq (dalam Yunus, 1995:13, Schoorl; 2003:16) mencatat ekspansi Kerajaan Ternate ke Buton tahun 1580. Dalam catatannya, Decklerq menyebut bahwa ekspansi yang dipimpin langsung Sultan Baabullah itu bertujuan menyebarkan agama Islam di Buton. Decklercq, tampaknya mengabaikan kondisi obyektif di Buton. Jika catatannya dikomparasi dengan sumber-sumber setempat, yang merekam berbagai peristiwa di sekitar tahun tersebut, maka tujuan ekspansi “menyebarkan agama Islam di Buton”, tidak ditemukan relevansinya. Ini dipahami, karena Islam telah menjadi agama resmi di Kerajaan Buton sejak tahun 1541, atau 39 tahun sebelum terjadinya ekspansi tersebut. Asumsi ini mengacu pada peristiwa pelantikan raja Buton VI (Lakilaponto) menjadi Sultan Buton I, bergelar Sultan Qaimuddin, tahun 948 H/1541 M (Munafi, 2016:50).

Sebagai negeri yang berada pada posisi strategis dalam jalur pelayaran di kawasan timur Nusantara, Buton menjadi “rebutan” antara Gowa (Makassar), Ternate, dan VOC/Belanda. Posisi Buton yang demikian kemudian disebut Schoorl (2003) serupa “bola bulu tangkis” dalam suatu pertandingan antara Makassar, Ternate, dan VOC/Belanda. Tafsir Schoorl seperti ini adalah tafsir yang hanya memandang Buton sebagai “objek” pasif. Ia mengabaikan segenap “ikhtiar” Buton dalam mempertahankan dirinya, antara lain dengan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak, Ternate maupun VOC/Belanda, meski hal itu berakibat pada semakin kuatnya resistensi pihak lain atas dirinya. Melalui persekutuan yang bersifat kondisional dan fungsional bagi dirinya (baca: Buton), maka ibarat pendulum jarum jam, Buton dapat leluasa bergerak ke kanan maupun ke kiri, dengan dasar utama pada kepentingan stabilitasnya (Hamid, 2010).

Cara pandang luar yang hegemonik atas Buton juga tergambar dalam tulisan Yunus (1995). Ia menyebutkan bahwa tidak diberlakukannya sistem pewarisan tahta kepada putra mahkota dalam penetapan sultan-sultan di Buton lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yakni akibat dari konflik antara Gowa dan Ternate.

Yunus kurang memperhatikan dinamika internal Buton. Seharusnya, menurut Zuhdi (2010:27), bukan saja faktor eksternal yang mendorong sistem “penetapan” seperti itu, tetapi dinamika internal juga ditelaah dalam kerangka interaksi antara keduanya. Di sinilah, karya Yunus juga cenderung menempatkan Buton dalam posisi terhegomoni oleh kekuatan-kekuatan eksternal, Gowa dan Ternate.

Selanjutnya, Kartodirdjo (1988) menguraikan secara panjang lebar ekspansi Kerajaan Gowa serta perbenturannya dengan Ternate di kawasan timur Indonesia pada abad ke 17 dan 18. Ia juga menyebut sejumlah negeri yang dianggap sebagai vassal Kerajaan Gowa, seperti Bima, Sumbawa, dan Buton. Namun, Kartodirdjo sama sekali tidak mengetengahkan bagaimana dinamika internal di negeri-negeri tersebut, khususnya Buton, dalam merespon kedudukannya sebagai vassal Kerajaan Gowa. Lebih lanjut, Kartodirdjo (1988), Ricklefs (1994) dan Andaya (2013) mengulas kedatangan Arung Palakka dan pengikutnya ke Buton tahun 1667.

Namun, ulasan tentang tokoh ini, hanya dilihat dalam konteks pertarungan Gowa dan Bone. Mengapa Arung Palakka datang meminta “suaka politik” di Buton, dan bagaimana cara pandang orang Buton terhadap pahlawan negeri Bugis ini tidak ditemukan dalam uraian ketiga penulis tersebut. Lagi-lagi, Buton ditempatkan dalam cara pandang luar yang hegemonik, dan tidak memperhatikan faktor internal.

Dalam merekonstruksi sejarah perebutan hegemoni di kawasan timur Nusantara, dari tahun 1630-1800, Ricklefs (1994) menyebut sejumlah kekuatan yang mewarnai perebutan hegemoni tersebut. Sebagai salah satu kesultanan yang berada di dalam kawasan percaturan, Ricklefs nyaris tidak menyebut Buton, kecuali hanya melalui sepenggal kalimat, “datangnya pengikut Arung Palakka di Pulau Buton untuk mencari perlindungan” (Ricklefs, 1994:98). Dengan kata lain, keberadaan Buton sebagai negeri pemberi suaka politik terhadap Raja Bugis ini, tidak memperoleh perhatian dalam tulisan Ricklefs.

Deretan fakta di atas kiranya cukup menunjukkan bagaimana kerangka hegemonik sejarah mendominasi tafsir para penulis dalam melihat Buton. Terperangkapnya Buton dalam kontestasi kekuatan-kekuatan di kawasan timur Nusantara; Makassar, Ternate, dan VOC/Belanda, inilah yang kemudian menimbulkan konsekuensi dalam historiografi Indonesia selama ini, dengan menempatkan Buton “hanya” dari perspektif tiga kekuatan luar tersebut. Sejarah Buton, akhirnya hanya dipandang sebagai periferi dari sejarah Makassar, Ternate, dan VOC/Belanda. Persekutuan Buton dengan VOC/Belanda di masa lalu juga kerap dilihat sebagai kesinambungan sejarah, yang menyebabkan Buton, dalam perspektif ke-Indonesia-an masa kini, dipandang sebagai pihak yang “kalah”. Padahal, Sahlins (1985) menyatakan bahwa perbedaan waktu dan tempat akan merefleksikan perbedaan sejarah.

Semua tempat memiliki sejarahnya masing-masing, sebab sejarah tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan. Itulah sebabnya, Zuhdi (2010:3-4) mengingatkan, jika tetap berpegang pada pandangan hegemonik, maka Buton sungguh “terabaikan” dari peta penyelidikan sejarah Indonesia. Hingga sekarang, sejarah bagian timur Indonesia, masih tertuju pada Gowa/Makassar, Bone, Ternate atau Tidore. Pada masanya, kerajaan-kerajaan tersebut memang merupakan kekuatan besar sehingga lebih banyak mendapat perhatian dalam bidang penelitian dan penulisan sejarah.

Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan Zuhdi (2010:4), dimanakah sejarah dari bagian-bagian atau pulau-pulau lain yang juga seharusnya memiliki riwayatnya sendiri? Apakah sejarah Buton, misalnya, hanya merupakan “pelengkap” dari sejarah kerajaan-kerajaan tersebut? Padahal, keberadaan Buton juga penting dan berperan di dalam perkembangan sejarah di kawasan tersebut. Bukankah, perkembangan daerah-daerah di kawasan timur Nusantara juga tidak dapat dilepaskan dari peran migran Buton? Jika terminologi Sahlins (1985) digunakan untuk memahami konteks historiografi Indonesia selama ini, maka sejarah Buton masih merupakan “sejarah pulau-pulau yang terabaikan” (history of neglected islands), yang dianggap tidak penting dalam peta sejarah nasional Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, yang lahir adalah pandangan yang hanya menempatkan Buton dari kekuatan tafsir hegemonik, atau dalam cara berpikir dominan dari arus sejarah. Penafsiran yang bersifat satu arah itu akhirnya tidak merangkum tafsir atau pandangan orang Buton atas dunia atau peristiwa yang mereka hadapi. Dinamika internal (kelokalan) melalui cara pandang dari “dalam“ akhirnya terabaikan dalam peta pemikiran sejarah.

Padahal, cara pandang dari dalam sangat penting untuk mengetahui horison suatu peristiwa secara utuh dan tidak bias (Darmawan, 2008). Itulah sebabnya, kritik terhadap tafsir “luar” yang hegemonik terhadap Buton perlu diberikan guna menghindari kemencengan dalam memaknai suatu konteks peristiwa.(**)



Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top