Monopoli Tambang Batu di Sorawolio, Warga Bersitegang dengan Pengusaha – Buton Pos
Metro Baubau

Monopoli Tambang Batu di Sorawolio, Warga Bersitegang dengan Pengusaha

BUTONPOS.COM, BAUBAU – Sejumlah warga bersitegang dengan CV Nur Fardilah Sari. Masyarakat lokal merasa perusahaan itu telah memonopoli usaha pertambangan batu di Kecamatan Sorawolio.

Konflik antara warga dengan perusahaan tersebut dimediasi di Aula Kantor Camat Sorawolio, Senin (11/3). Sampai-sampai, Ketua DPRD Baubau Kamil Adi Karim ikut turun langsung dalam mediasi tersebut.

Seorang tokoh masyarakat Kelurahan Bugi Kecamatan Sorawolio, Suradi mengatakan, ada beberapa alasan masyarakat memprotes keras usaha pertambangan CV Nur Fardilah. Salah satunya, izin yang dimiliki tidak jelas lokasinya. “Sehingga masyarakat ricuh,” ungkap Suradi dikonfirmasi usai mediasi di kantor camat.

Selain itu, beber dia, CV Nur Fardilah Sari yang seharusnya hanya memiliki izin eksplorasi di Kelurahan Karya Baru, malah mencaplok juga wilayah Bugi dan Kaisabu. Lalu, perusahaan tersebut melarang pemilik lahan untuk mengelola batu dengan dalih izin eksplorasi.

“Padahal perusahaan itu baru bisa produksi ketika sudah ada izin eksploitasi. Ini kok, baru dapat izin eksplorasi tiba-tiba sudah menakut-nakuti masyarakat,” imbuhnya.

Tidak sampai disitu, umbar dia, CV Nur Fardilah Sari berusaha melakukan praktek monopoli usaha pertambangan batu di Sorawolio. Masyarakat dipaksa menggunakan alat dan memasarkan tambang kepada perusahaan itu.

“Perusahaan yang membeli batu tidak boleh dipatok satu perusahaan CV Nur Fardilah Sari saja. Padahal Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 telah menegaskan suatu wilayah usaha tidak boleh dimonopoli,” jelasnya.

Suradi menambahkan, rekomendasi yang lahir dari mediasi di kantor camat antara CV Nur Fardilah Sari harus melengkapi izin. Kemudian, tidak boleh memaksa mengelola lahan masyarakat dan wilayah yang sudah dikuasai perusahaan lain.

“Selanjutnya, CV Nur Fardilah Sari hanya mengurus izin eksploitasi hanya di Karya Baru. Dan memberikan ruang kepada kelompok masyarakat untuk mengurus izin sendiri Karya Baru,” pungkasnya.

Semetara itu, Direktur CV Nur Fardilah Sari, Zudin menuturkan, ketegangan ini karena kekurang pahaman masyarakat terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan agar usaha pertambangan non Minerba wajib memiliki izin.

“Ini hanya persoalan ketidakpahaman masyarakat seperti apa izin yang benar. Sehingga saya sebagai warga lokal berusaha untuk melakukan perizinan ini sesuai sesuai tahapan,” tukas Zudin.

Menurut dia, usaha pertambangan batu gamping di Sorawolio merupakan kegiatan produksi aktif yang sudah 18 tahun dilakoni masyarakat setempat. Sehingga, pihaknya merasa terpanggil untuk mengurus izin agar masyarakat bisa menambang dengan nyaman tanpa harus berurusan dengan hukum.

“Saya akan bertanggung jawab memberikan pemahaman, sosialisasi, dan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi orang banyak. Intinya, tujuan ini untuk mensejahterakan khususnya masyarakat Sorawolio,” tandasnya.

Ia mengakui, saat ini, perusahaannya memiliki izin eksplorasi di tiga blok di Sorawolio. “Tapi, selesai ekplorasi ini, saya sudah lengkapi berkas untuk menuju izin angkutan produksi,” tukasnya.

Pasca mediasi, ungkap Zudin, pihaknya terpaksa menghentikan sementara kegiatan di lokasi penambangan sesuai permintaan kepolisian. “Karena masih ada ketegangan dengan masyarakat tentang pemahaman izin,” pungkasnya. (exa)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top