Panwaslu Busel Didemo. Ini Alasannya… – Butonpos
Suara Buton Selatan

Panwaslu Busel Didemo. Ini Alasannya…

DEMO: Massa Forum Pemuda Buton Selatan demo dan menyegel kantor Panwaslu Busel, Kamis (12/10)

BUTONPOS.COM, BATAUGA – Belasan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Buton Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Panwaslu, Kamis (12/10). Aksi ini sebagai buntut dari perekrutan anggota Panwascam se-Kabupaten Busel untuk Pilgub Sultra yang dinilai sarat dengan masalah.

Pasalnya, diduga ada anggota Panwascam yang lulus padahal masih terdaftar sebagai pengurus partai politik (Parpol). Selain itu, ada juga anggota Panwascam yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang tak mendapatkan izin atasannya.

Dalam aksinya, para demonstran sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi. Adu mulut dan saling dorong terjadi ketika massa hendak masuk menyegel pintu kantor Panwaslu dengan balok kayu. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tak terelakan lagi. Namun akhirnya suasa kembali kondusif setelah sejumlah massa menenangkan diri, dan penyegelan tetap berlangsung.

Korlap Aksi, Marsin Pancasila menilai, Panwaslu Busel yang selama ini integritasnya didengung-dengungkan terciderai pada proses perekturan anggota Panwascam beberapa waktu lalu. Pasalnya, salah satu persyaratan anggota Panwascam adalah, warga negara untuk menjadi peyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas. Tidak menjadi pengurus partai, dan jika PNS harus mengantongi izin dari atasan. Hal ini tertuang dalam UU No 7 tahun 2017, kemudian dituangkan dalam surat pernyataan berkas pendaftaran Panwaslu.

Ia juga menilai, pada proses perekrutan anggota Panwascam se-Busel terindikasi sarat dengan kepentingan.

“Adanya Panwas kecamatan yang terindikasi masih terdaftar sebagai pengurus partai. Adapun kalau sudah ada surat keterangan dari pengurus partai politik, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, bagi yang pernah menjadi pengurus atau anggota partai politik, seharusnya Panwaskab Busel, ketua pokja perekrutan Panwascam (harus) melakukan tindakan pencegahan, atau mungkin sengaja meloloskan,” tuding Marsin.

Menurut dia, ada beberapa orang peserta ujian tertulis meminta hasil perolehan nilai ujian, namun pihak komisener Panwaslu Busel tidak bisa memberikan dengan alasan rahasia kelembagaan. “Jadi yang dimana dengan asas keterbukan, transparansi itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami dan patut kita curigai ada indikasi penyimpangan,” katanya.

Lanjut Marsin, bagi PNS yang mendaftar sebagai Panwascam harus memperoleh izin dari atasan untuk dilampirkan dalam berkas, tetapi berdasarkn keterangan dan bukti yang diperoleh, salah seorang Panwascam yang telah lolos dan dilantik ternyata tidak mengantongi izin tersebut.

“Kami meragukan integritas dan profesinalitas Panwaskab Busel dalam proses perekrutan Panwascam sebagaimana yang sering didengung-dengungkan, bahwa integritas dan profesianalitas yang diutamakan, tapi ternyata terindikasi telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Kami mengharapkan Bawaslu Sultra untuk mengevaluasi kinerja komisioner Panwas Busel demi terselenggaranya asas Pemilu dan asas penyelenggara Pemilu yang demokratis,” harapnya.

Bahkan ia juga menyoroti komposisi komisioner Panwaslu Busel saat ini. Menurutnya, dari tiga komisioner Panwaslu Busel pihaknya meminta kepada komisioner inisal W untuk segera mengundurkan diri. Alasanya, eksistensi indentitas administrasi kependudukan masih dipertanyakan.

Selain itu, Marsni juga mengancam akan melapor ke DKPP. Namun pihaknya akan merampungkan terlebih dahalu data untuk laporan berbagai dugaan pelanggaran tersebut. Termasuk desakan agar salah satu komisioner Panwaslu Busel dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, kepada rekan media, Divisi SDM Panwaslu Busel, Jumadi menepis berbagai tudingan massa demonstran tersebut. Dia menjelaskan, terkait izin atasan untuk PNS itu, menurut PP No 11 tahun 2011 dikatakan bahwa izin itu dikeluarkan ketika sudah ada surat keputusan (SK).

“Inikan ada izin cuti, hanya kita patokan disitu sudah membuat surat pernyataan bekerja paru waktu. Izin itu pasca pelantikan nanti merujuk pada SK, inilah yang dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas, talau proses administrasi sudah selesai semua,” terangnya, didampingi Ketua Panwaslu Busel, Rosni.

Prev1 of 2

Click to comment

BERITA POPULER

To Top