Polemik Dana Hibah KNPI, Arhawi: Kalau Salah akan Digiring ke Ranah Hukum – Buton Pos
Suara Wakatobi

Polemik Dana Hibah KNPI, Arhawi: Kalau Salah akan Digiring ke Ranah Hukum

BUTONPOS.COM, WAKATOBI – Kisruh dugaan penyelewengan anggaran dana hibah senilai Rp 500 juta yang dikelola Komite Nasional Indonesia (KNPI) Wakatobi, mendapat tanggapan dari Bupati Wakatobi, H. Arhawi SE.

Arhawi menegaskan, pengelolaan anggaran negera punya mekanisme tersendiri. Kalau salah-salah, pasti akan digiring ke ranah hukum. “Lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti KNPI, dalam mengelola keuangan negara ada mekanisme yang mengatur,” terang dia, di ruang kerjanya, kemarin.

Hal tersebut diungkapkan Arhawi saat menerima perwakilan Gerakan Mahasiswa Pemikir Kiri (GMPK) yang menggelar aksi Unjuk rasa (Unras), Senin (18/3).

Sebelumnya, para aktivis mahasiswa itu sudah beberapa kali menggelar unras. Mereka meminta, Achmad Aksar, sekalu Ketua KNPI mempertanggung jawabkan anggaran dari APBD 2018 itu. Menurut mereka pengelolaannya tidak jelas.

Terkait permintaan transparansi KNPI dalam pertanggung jawaban penggunaan dana hibah. Bupati Wakatobi mengatakan, transparansi publik itu ada koridor yang dilewati.

Menanggapi hal itu, Arhawi menegaskan, transparansi itu diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit.

“Yang dimaksud dengan transparansi publik itu harus dipahami bahwa nanti setelah BPK melakukan audit atas pengelolaan anggaran. Tidak ada yang harus dilindungi jika itu salah. Dan jika butuh pembinaan maka harus ada pembinaan,” tandasnya.

Sementara itu, Asinuru, mantan Ketua KNPI Wakatobi periode 2014-2017. Saat ditemui di tempat terpisah menjelaskan bahwa pengelolaan dana hibah dalam organisasi KNPI mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Permendagri.

“Atau ada turunannya berupa Perda atau Perbup. Lalu kemudian proses pencairan dana itu, biasanya diatur dalam NPHD dari pemerintah ke lembaga penerima hibah. Termasuk proses pertanggung jawabannya,” ucap Asinuru.

Terkait bukti fisik pertanggung jawaban penggunaan anggaran lanjut Asinuru, bisa langsung disampaikan ke instansi terkait atau bisa juga disimpan di kantor penerima hibah.

“Kalau fisik SPJ itu bisa disampaikan ke dinas terkait atau disimpan di kantor dana hibah. Nanti ada audit dari instansi terkait baru diserahkan,” terangnya.

Asinuru, menambahkan jika anggota menginginkan ada evaluasi atau ingin memperjelas pengelolaan kegiatan yang memiliki anggaran, maka bisa dilakukan saat pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) KNPI.

“Disitu bisa dimunculkan pleno memintai pertanggung jawaban dewan pengurus. Karena ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi,” tutup Asinuru. (m4)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top