Rp 12 Miliar untuk Pemulihan Pesisir Pasarwajo Tunggu Amdal – Buton Pos
Suara Buton

Rp 12 Miliar untuk Pemulihan Pesisir Pasarwajo Tunggu Amdal

BUTONPOS.COM, BUTON – Sebanyak lebih kurang Rp 12 miliar anggaran pemulihan pesisir Desa Kancinaan, Kabawakole, dan Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, dari penambangan pasir ilegal terancam hangus. Pasalnya, mulai dokumen izin lingkungan hingga analisa dampak lingkungan (Amdal) sampai saat ini belum juga siap.

Kepala Dinas Lingkunangan Hidup (DLH) Kabupaten Buton, Edy Sunarno mengatakan, pemerintah pusat tak akan mengucurkan anggaran bila syarat yang diminta tidak terpenuhi. Pihaknya bukan berarti tak mampu membuat izin lingkungan dan amdal, namun kewenangan itu diambil alih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buton.

Dia berucap, kewajiban Pemkab Buton atas upaya turunnya anggaran tersebut harusnya sejak kini sudah tuntas. Sebab, akan digunakan sebagai bagian dari dokumen lelang paket proyek pemulihan eks penambanga pasir ilegal menjadi taman wisata.

Edy memastikan, jika yang diminta pemerintah pusat hingga akhir Januari 2018 belum juga selesai, maka apa yang diharapkan direlakan saja. Padahal, berdasarkan hasil lobi pihaknya, anggaran tahap pertama yang akan turun minimal Rp 8 miliar.

Dikatakan, sejak pertengahan 2018 lalu Pemkab Buton mengaku kepada pemerintah pusat akan menyiapkan izin lingkungan dan amdal asalkan pembangunan fisik mereka yang biayai. Namun hingga Januari 2019 hasilnya nihil.

Bukan berarti mengingkari komitmen, sambung dia, namun kewenangan pembuatan syarat tersebut kemudian diambil alih Bappeda dan pihaknya hanya menunggu hasil. Tapi seperti kata pepatah, jika yang menangani bukan ahlinya maka percuma. Sehingga membuat belasan miliar anggaran bakal terbuang percuma.

“Komitmen kita sudah sanggupi. Bahwa kita yang siapkan semua syarat dan pemerintah pusat yang biaya pembangunan fisiknya. Tapi setelah kita pulang menyusun DPA tahun 2018, tiba-tiba muncul kewenangan penyusunan dokumen sudah diambil alih Bappeda,” ungkapnya.

Edy mengaku, tidak menjadi soal jika pihaknya tak dilibatkan dalam penyusunan dokumen izin lingkungan dan amdal, asalkan hasil akhirnya jelas. Sehingga ketika terjadi seperti ini, dia menegaskan DLH jangan disalahkan.

“Sekarang kalau terjadi kegagalan fisik, Bappeda yang tentukan karena tidak menyelesaikan dokumen,” ujarnya.

Kemudian, dia juga menyayangkan statemen Kepala Bappeda Buton, Ahmad Mulia, bahwa penyusunan dan pemeriksaan dokumen izin lingkungan tidak dapat diprakarsai DLH.

Menurutnya, Bappeda lah sesungguhnya tidak mengerti konsultasi dan koordinasi apalagai mengurus amdal. “Jujur saya katakan ini barang mereka mau bikin sendiri dianggap seperti penelitian biasa”.

“Kemudian kredibilitas penyusunan anggaran ini seperti apa. Kok anggaran pengelolaan lingkungan hidup dibawah ke Bappeda. Tupoksinya Bappeda itu perencanaan makro lalu pelaksanaan teknisnya diturunkan ke dinas-dinas. Dia itu tidak mengerti amdal,” pungkasnya. (sr)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top